Di zaman cyber ini, media sosial memang menjadi sarana komunikasi, informasi, dan sosialisasi yang paling efektif.
Semua kalangan berlomba-lomba memanfaatkan media sosial dalam lingkup operasi mereka seperti pedagang, content creator, politisi, tak terkecuali pemerintah. Tetapi mengapa akun media sosial pemerintah terlihat relatif sepi? Apa memang perlu ramai?
Tujuan dari pembuatan akun media sosial (medsos) tentunya agar informasi tersampaikan ke banyak orang. Lebih efektif dari pada website, media analog, apalagi pertemuan tatap muka.
Semakin banyak yang melihat dan mengikuti, maka semakin berhasillah akun tersebut. Sebaliknya, jika tidak ada yang melihat, maka akun tersebut dianggap gagal karena tidak mencapai tujuannya.
Follower dan like
Indikator sebaran informasi di medsos, antara lain, adalah jumlah "follower" dan "like".
Jumlah follower diartikan sebagai potensi orang yang melihat, sementara like adalah indikasi orang benar-benar melihat dan menyukai informasi yang disajikan.
Banyak pemilik akun medsos yang terobsesi dengan jumlah follower dan like. Itulah penyebab munculnya jual-beli follower dan konten-konten sensasional dan yang bersifat clickbait.
Sebagian content creator memang mengejar uang, tetapi yang lainnya mengejar popularitas dan misi-misi sosial tertentu.
Lantas apa yang ingin dicapai pemerintah? Idealnya, pemerintah ingin membangun hubungan dengan masyarakat. Pada momen-momen tertentu pemerintah ingin menyampaikan informasi, memberikan pemahaman atau berusaha mempengaruhi masyarakat.
Nah, media sosial pemerintah daerah di New Zealand (council) kelihatannya diminati warga. Akun Instagram Pemerintah Kota Wellington misalnya, tercatat memiliki follower sebanyak 19.800 pengguna.