Publik masih mengingat amanat Presiden Jokowi, usai memperkenalkan jajaran pembantunya, yakni 38 menteri pada Kabinet Indonesia Maju, hari Rabu(23/10/2019) lalu.
Adapun yang diamanatkan Jokowi saat itu tercatat ada enam poin. Sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, poin yang pertama dan ditekankan Jokowi, adalah larangan Presiden kepada setiap menterinya untuk melakukan korupsi.
"Jangan korupsi yang pertama, menciptakan sistem, yang menutup celah terjadinya korupsi," tegas Jokowi.
"Yang kedua, tidak ada visi-misi menteri, yang ada adalah visi-misi Presiden dan Wakil Presiden," lanjutnya.
Ketiga , Presiden menekankan menterinya untuk bekerja secara cepat.
Keempat, Jokowi ingin menterinya terus berinovsi, sehingga tidk terjebak pada rutinitas yang monoton.
"Yang kelima, bekerja dengan berorientasi pada hasil nyata, kemarin di dalam pelantikan saya sudah sampaikan tugas kita tidak hanya menjamin send, tapi juga deliver," lanjutnya.
Sementara yang keenam, jokowi meminta jajaran menterinya untuk selalu mengecek masalah di lapangan dan menemukan solusinya.
Apabila ada menteri yang tidak mampu melaksanakan pesan-pesannya itu, Jokowi pun menebar ancaman, pihaknya tidak akan segan-segan untuk mencopot yang bersangkutan dari jabatan menterinya.
Sekarang timbul pertanyaan, sudah sejauh mana seluruh jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju mengimplementasikan pesan-pesan Presiden Jokowi tersebut?
Di sinilah masalahnya. Publik menilai ada menteri yang langsung tancap gas, ada yang masih terus berbenah, dan bahkan masih ada pula yang masih duduk ongkang-ongkang kaki laiknya bak orang sedang berhalusinasi. Bermimpi bahwa kekuasaan telah berada dalam genggamannya, dan bertingkah sak karepe dewek, laiknya ambtenaar di jaman penjajahan.