Mohon tunggu...
Abahna Gibran
Abahna Gibran Mohon Tunggu... Freelancer - Penulis dan Pembaca

Ingin terus menulis sampai tak mampu lagi menulis (Mahbub Djunaedi Quotes)

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Menyoal 100 Hari Kabinet Indonesi Maju, Sepertinya Masih Ada Menteri yang Halu

31 Januari 2020   11:17 Diperbarui: 31 Januari 2020   11:39 195
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Paling tidak menteri semacam ini, selain tidak memahami pesan Jokowi, bisa jadi mental warisan rezim Orde Baru masih melekat kuat pada dirinya, ditambah lagi jabatan yang kini diembannya bakal semakin melambungkan segala yang selama ini jadi kembang tidurnya. Apa lagi kalau bukan harta, tahta, wanita, dan segala pernik yang disebut orang bijak sebagai kenikmatan duniawi, tanpa berfikir panjang resiko yang bakal menghadangnya.

Padahal apabila ditelaah, pesan dan ancaman yang ditegaskan Presiden Jokowi sudah sedimikian gamlangnya. Masyarakat awam pun mafhum, tapi kenapa justru sebaliknya dengan yang terjadi pada menteri yang saat itu duduk dekat Jokowi masih saja belum ndablek, seperti penyandang buta-tuli?

Dalam kasus seperti tadi, publik justru melihat dengan dengan yang terjadi pada menteri yang seharusnya paling paham, dan paling mengerti dengan aturan-aturan hukum yang berlaku di negeri ini. Bukankah Indonesia terbentuk berlandaskan aturan hukum yang jelas?

Belakangan ini, seorang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yassona Laoly, disorot publik telah mengaburkan aturan-aturan hukum itu sendiri. Dianggap kekuasaan ada dalam genggaman tangannya. Seolah buta-tuli dengan pesan dan ancaman Presiden Jokowi yang menjadi pimpinannya.

Sikap Yasonna memang menimbulkan kontroversi. Yang paling menonjol adalah revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Begitu banyak pasal-pasal hasil revisi itu yang dianggap melemahkan, bahkan diprediksi akan membuat lembaga antirasuah itu mati suri.

Begitu juga dalam kasus suap yang melibatkan Komisioner Komisi Pemilihan umum (KPU), Wahyu Setiawan. Bisa jadi karena melibatkan nama PDIP, tempat Yasonna Laoly muncul sebagai Menteri, yang bersangkutan pun sudah lupa pada etika. Dia bersikap ganda, ya abdi parpol ya abdi negara. Tapi begitu ditegur Jokowi, Yasonna langsung cari kambing hitam. Dirjen imigrasi pun langsung dijadikan korban.

Karena sikapnya yang seperti itu pula, sang menteri digeruduk oleh warga dari kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Karena bicaranya asal bunyi, menteri yang semestinya tahu aturan hukum yang etika itu dianggap telah melecehkan komunitas warga yang harusnya masih ada dalam  pengayoman dan perlindungannya.

Kata apa lagi yang paling tepat untuk seorang Menkumham seperti itu kalau bukan: Memalukan.  

Hanya saja yang mengherankan, walaupun sikap Yasonna demikian, Jokowi belum juga membuktikan ancamannya yang ditebar saat memperkenalkan jajaran kabinetnya itu. ehingga kembali timbul pertanyaan, apakah Presiden merasa gamang, dan sungkan karena Jokowi sendiri terlahir dari rahim PDIP?

Wallahu 'alam.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun