Freeport dan Pilpres 2014 Bikin Soal Papua

Rakyat Indonesia harusnya sedari awal sadar diri bahwa konsekwensi menerima konsep globalisasi harus tau diri bahwa skenario apapun tetap dilakukan demi menekan berbagai pihak agar kepentingan asing terpelihara sepanjang masa.
Sengketa desain renegosiasi freeport hingga pilpres 2014, tak begitu menjadi diskursus sebagian orang Papua. Berbagai diskusi kecil di pinggir jalan, mereka justru bicara soal khotbah Beni Hin yang begitu punya kuasa urapan. Nina bobo spiritualitas agama ini cukup santer di Papua, disaat Papua tengah hangat dibicarakan dari renegosiasi freeport maupun sengketa pilpres.
Imperialis sepertinya pakai cara agama untuk meninabobokan orang Papua agar terhibur dengan hal-hal beragama. Sadar atau tidak, disaat pendeta/pastur khotbah di podium, disaat yang sama, masyarakat adat di Papua kedatangan perusahaan. Mereka babat hutan demi kebun, pulp dan industri kayu, serta merusak lingkungan dan mencederai rasa keadilan disini.
Siraman rohani ditengah berbagai soal di Papua, cukup signifikan dalam mengelabui daya kritis orang Papua. Doktirn agama bikin sebagian orang mati rasa. Akal sehat mati rasa (memahami sesuatu dengan nalar berpikir yang objektif). Mereka yang terhipnotis agama cenderung pasrah pada kehendak Tuhan tanpa berbuat sesuatu bagi keadilan di Bumi Papua.
Hedonisme imperialis mampu merekayasa apa saja, demi satu tujuan, pegang kendali. Ini cara imperialis bikin bodoh orang Papua.
1. Bila ada kepentingan asing tak aman di Papua, cukup dengan menggerakkan OPM palsu bikin eksen.2. Bila orang Papua marah dengan ketidakadilan, cukup hibur mereka dengan Firman Tuhan berupa KKR. Apalagi kalau panitia mampu hadirkan penghotbah dari negara Israel, lebih seru sudah.3. Supaya laporan penggunaan dana otsus putih smua, mari bikin KKR atau ciptakan suasana konflik agar orang Papua diam sehingga pejabat otsus sulap uang.4. Kalau ada pesta demokrasi baik daerah maupun nasional, isus Papua merdeka wajib diangkat supaya dulang suara. Bahkan isu pelanggaran HAM diangkat demi memojokkan pribadi, bukan mendidik rakyat Papua bahwa pelanggaran HAM terjadi akibat sistem negara sendiri yang memang brutal.
Belasan kabupaten di Papua yang dituding cacat demokrasi hingga desain (kesepakatan freeport-pemerintah), keduanya bikin soal. Intervensi asing tak bisa dipungkiri berkolaborasi dalam dua hal ini dengan menggaet Tanah Papua sebagai tumbal bagi Indonesia.
Pilpres dan Freeport 2014, hanyalah dua diskursus saat ini yang "bikin Soal di Papua", wujud dari desain globalisasi hari ini.
Desain pembodohan akan tetap terpelihara tanpa orang Papua sendiri bangkit dan menyadari dirinya dininabobokan demi kejayaan imperium pasar.