Di tengah perjuangan bangsa Indonesia yang masih mencari bentuk dan jati dirinya, tentunya tidak lepas dari tokoh-tokoh nasional yang membawa gagasan persatuan dan berperan sebagai jembatan bahkan pondasi terbentuknya identitas kebangsaan Indonesia. Dari ruang kongres pemuda hingga panggung politik nasional. Mohammad Yamin hadir sebagai figur yang menyalakan api identitas kebangsaan pada masa awal pergerakan kemerdekaan melalui karya sastra, pemikiran sejarah, dan kiprah politiknya.
Peran dalam Kongres Pemuda I dan II
Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan tonggak penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Ikrar persatuan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang perjuangan dan perdebatan di kalangan pemuda.
Pada Kongres Pemuda I tahun 1926, Yamin mengemukakan pentingnya bahasa persatuan. Menurutnya, bahasa Melayu layak dijadikan bahasa nasional karena sederhana, mudah dipelajari, dan dapat diterima berbagai suku.
Dalam Kongres Pemuda II, Yamin menjadi salah satu panitia dan dipercaya sebagai sekretaris sidang. Ia aktif dalam penyusunan rumusan ikrar yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Menurut berbagai catatan, naskah ikrar Sumpah Pemuda ditulis oleh Yamin dan salah satu sumbangan terbesar Yamin adalah memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang kemudian pemikirannya diwujudkan dalam butir ketiga Sumpah Pemuda: "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia."
Kontribusi dalam Sidang BPUPKI dan Piagam Jakarta
Dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada Mei--Juli 1945, Mohammad Yamin tampil sebagai salah satu tokoh yang menyuarakan pentingnya dasar negara dan bentuk pemerintahan Indonesia merdeka. Pada sidang pertama tanggal 29 Mei 1945, ia mengusulkan lima dasar kebangsaan atau gagasan Pancasila, diantaranya:
- Peri Kebangsaan (Persatuan Indonesia)
- Peri Kemanusiaan (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab)
- Peri Ketuhanan (Ketuhanan Yang Maha Esa)
- Peri Kerakyatan (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan)
- Kesejahteraan Rakyat (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia)
Piagam Jakarta dirumuskan oleh Panitia Sembilan yang beranggotakan Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. Mohammad Yamin, Mr. A.A. Maramis, Mr. Achmad Subardjo, KH. Abdul Wahid Hasyim, KH. Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Tjokrosujoso, H. Agus Salim. Moh. Yamin sendiri berperan menjembatani perbedaan pandangan terkait sila pertama pancasila "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." antara kelompok nasionalis dan islam, yang sekarang berubah menjadi "Ketuhanan yang Maha Esa" (Ensiklopedia)
Jabatan Moh. Yamin di Pemerintahan:
- Anggota BPUPKI (1945) Mengusulkan gagasan dasar negara.
- Anggota PPKI (1945) Turut meresmikan UUD 1945 dan persiapan kemerdekaan.
- Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan (1953--1955) Masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I.
- Menteri Sosial Republik Indonesia (1955--1957) Masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II.
- Menteri Kehakiman Republik Indonesia (1959--1962) Masa Kabinet Kerja di bawah Presiden Soekarno.
- Menteri Perhubungan, Pariwisata, dan Telekomunikasi (1962--1963) Kabinet Kerja IV.
- Ketua Dewan Perancang Nasional (1963--1965) Lembaga perencana pembangunan jangka panjang.
Pemikiran Sastra sebagai Cermin Nasionalisme