Pemilu 2019 benar-benar diwarnai dengan berbagai berita hoaks. Hoaks memenuhi berbagai media khususnya media abal-abal, grup WA, media sosial hingga forum-forum informal masyarakat bahkan sampai ke perbincangan sehari-hari. Sayang sekali, hoaks tersebut ternyata banyak dipercaya oleh masyarakat. Dan yang mempercayai hal tersebut berasal dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan awam hingga kalangan terdidik yang memiliki pendidikan sarjana (S1), master (S2) hingga doktor (S3).
Setelah selesai Pemilu 2019, produksi dan penyebaran hoaks tidak juga berhenti, malah semakin dahsyat. Dan yang paling membahayakan adalah, banyak hoaks yang sepertinya sengaja bertujuan untuk mengadu domba, mendeligitimasi lembaga negara, hingga menghasud masyarakat untuk melakukan tindakan yang melawan konstitusi.
Dan juga sama berbahayanya hoaks-hoaks tersebut merasuk ke otak masyarakat melalui media on formal dan tak kredibel yang digambarkan seolah independen, tidak bisa diatur oleh pemerintah sebagaimana media formal dan kredibel.
Dalam beberapa kesempatan, saya mendengar langsung perbincangan masyarakat yang benar-benar mempercayai hoaks. Meskipun mendengarkan langsung, namun saya tidak terlibat dalam pembicaraan tersebut.
Saya mendengar langsung lantaran mereka yang berbincang-bincang dengan suara yang besar sehingga bisa didengar semua orang termasuk oleh saya yang berada tidak jauh dari mereka.
Hoaks 1: Ketua KPU Arif Budiman adalah pilihan PDIP (Partai Pendukung Pemerintah)
Ternyata ada yang sangat yakin dan percaya bahwa Ketua KPU saat ini yaitu Arif Budiman adalah pilihan dari PDIP atau setidaknya pilihan dari partai-partai pendukung petahana.
Hal ini makin menguatkan tuduhan mereka bahwa KPU tidak netral dalam Pemilu kali ini. Dan tuduhan ini makin berkembang biak dengan berbagai tuduhan lainnya yang intinya Pemilu khususnya Pilpres 2019 ini penuh dengan kecurangan untuk memenangkan pihak tertentu.
Perbincangan ini membuat saya takjub luar biasa. Bagaimana mereka begitu mudah percaya dengan informasi tersebut? Padahal proses pemilihan Komisioner KPU (termasuk Ketua KPU) diberitakan begitu luas dan dengan mudah diakses melalui media massa mainstream baik konvensional ataupun daring/online.
Tinggal google saja, maka akan mendapatkan banyak informasi kredibel bahwa informasi yang mereka terima dan percayai tersebut adalah hoaks.
Hoaks 2: TNI melakukan Real Count Pilpres 2019