Lihat ke Halaman Asli

Aldentua S Ringo

Pembelajar Kehidupan

AHY Melempar Isu Kudeta (Fiksi) vs Jokowi Meresmikan Bendungan Pacitan (Nyata)

Diperbarui: 16 Februari 2021   07:31

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

AHY melempar isu ke istana bernada tuduhan keterlibatan Moeldoko dalam pengambil alihan Ketua Umum Partai Demokrat. Ini adalah bagaikan fantasi atau fiksi. Masih isu. Surat yang dikirim untuk konfirmasi. Karena belum yakin. Belum ada bukti minimal dua sesuai KUHAP. Walau katanya sudah ada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) patut diduga  illegal. Kenapa illegal? BAP itu untuk pro justisia dan kewenangan penyidik. Mereka kan bukan penyidik, hanya petugas partai.

Berharap jawaban itu menjadi bukti. Jika dibalas tidak terlibat dan tidak ada restu, maka akan dikonfrontasi dengan para kadernya yang mengaku bertemu. Surat itu akan disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia via medsos. Akan dibangun drama baru. Kalau ternyata terlibat, maka istana akan dituduh mencampuri urusan dalam negeri partai politik. Drama berlanjut akan dibangun lagi. Kalau ini difilmkan, ceritanya berdasarkan novel atau cerita rekaan yang belum terbukti, kita sebut fiksi.

Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Tukul di Pacitan, kampung halaman AHY dan SBY. Ini nyata dan konkrit. Apalagi ini adalah proyek mangkrak dari SBY yang sudah dimulai 2013 tetapi terhambat karena pembebasan lahan. SBY terhalang pembebasan lahan di kampungnya sendiri di Pacitan. Apakah dia tidak dihargai sebagai presiden dua periode di kampung halamannya? Kenapa Jokowi yang berhasil menuntaskan pemebasan lahan pembangunan bendungan di Pacitan ini? Jika ini difilmkan, maka ini namanya film yang berdasarkan kisah nyata.

Biasanya film yang berdasarkan kisah nyata itu sangat menyentuh. Jika penonton film itu tahu peristiwa yang terjadi itu, maka film itu akan mengingatkannya terhadap kejadian itu. Seperti menonton film tentang Peristiwa 9/11 tentang hancurnya Gedung Kembar World Trade Centre di Amerika Serikat. Bagaimana orang yang  terjepit di reruntuhan gedung dan bagaimana Tim Penyeleamat bekerja. Proses penyelamatan yang sangat menyentuh.

Ada lagi Film Operasi Tinombala, kisah pesawat jatuh di hutan Tinombala Sulawesi. Sangat menyentuh. Berbagai film yang didasarkan kepada kisah nyata selalu membawa sebuah suasana yang menyentuh dan dramatis, tanpa perlu ada upaya dramatisasi.

Film yang didasarkan atas fiksi supaya menarik biasanya harus ditambah dengan efek  lain seperti penekanan efek dramatis, sehingga aspek dramanya harus dibangun sedemikian rupa agar filmnya menarik. Dramatisasi itu sangat perlu untuk menarik hati penonton.

Terkadang sulit menebak langkah catur Presiden Jokowi. Setelah digempur dengan isu kudeta Partai Demokrat dengan menuduh Moeldoko terlibat dan konon kabarnya mendapat restu dari Pak Lurah, kata Andi Mallarangeng. Pakai kirim surat lagi. Bukan hanya berkirim surat, bikin konprensi pers lagi. Presiden Jokowi diam saja. Tak ada reaksinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan istana tidak akan membalas surat tersebut, karena hal itu merupakan masalah internal dari Partai Demokrat.

Gempuran berikut dilontarkan lagi. Katanya Moeldoko sudah ditegur Jokowi, kata Andi Arief. Jokowi masih diam lagi. Disusul lagi isu dengan memutarbalikkan seolah-olah Jokwi menunda Pilkada Serentak 2022 menjadi 2024. Padahal Pilkada serentak itu menurut UU nomor 10 tahun 2016 pasal 201 ayat (8) dilakukan pada bulan Nopember 2024. Namun DPR RI menggunakan hak inisiatif ingin merubah UU Pemilu 2017 dan memasukkan UU Pilkada 2016 ke dalamnya dan ingin merubah Pilkada Serentak 2024 menjadi 2022. Jokowi tak bereaksi.

Isu Gibran akan dibawa ke Pilkada Jakarta 2024. Kalau 2022 terlalu dini, kata Irwan, Wakil Sekjen Partai Demokrat. Berbagai komentar berseliweran, namun Jokowi tidak memberikan jawaban atas isu tersebut. Masih sabar.

Presiden Jokowi hanya mengumpulkan Tim Jubir Pilpres 2019. Koalisi Partai Pendukung pemerintah berubah pikiran dan haluan. Tidak setuju Revisi UU Pemilu. Ambyar lagi keinginan Partai Demoikrat dan PKS untuk mempercepat Pilkada Serentak 2024 tersebut. Partai Demokrat semakin nelangsa. Semua gempuran mati langkah.

SBY turun gunung.  Mengomentari ajakan Presiden Jokowi untuk mengajak masyarakat menyampaikan kritik tentang pelayanan publik. Menurut SBY itu, kritik itu seperti obat. Bisa pahit. Kalau dalam ukuran yang pas. Sanjungan itu manis, bisa juga menjadi penyakit. Jokowi tak berkomentar.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline