Pada akhirnya yang mengemuka bukanlah penuntasan Kabut Asap yang semakin pekat, karena pada kenyataannya semakin cepat Kabut Asap tersebut diatasi, maka ada yang akan kehilangan objek untuk di bully.
Sudah diketahui penyebab terjadi kebakaran hutan dan lahan karena ulah manusia, namun tidak ada yang terlalu peduli soal penyebabnya, yang terpenting adalah ada yang bisa untuk dipersalahkan.
Bukan tidak ada yang tahu kalau Pemerintah sudah berusaha untuk mengatasi, meskipun Pemerintah sudah bekerja, dan Presiden sendiri sudah mendatangi lokasi Karhutla, yang dianggap Sumber utama dari kebakaran hutan dan lahan.
Seperti disengaja, kepala Daerah yang seharusnya Ikut bertanggung jawab terhadap daerahnya yang dilanda Karhutla, malah pergi keluar daerah tanpa sedikitpun memikirkan dampaknya terhadap rakyat yang dipimpinnya.
Alhasil tetap saja Pemerintah pusat yang dipersalahkan. Patut dicurigai bahwa Karhutla adalah sesuatu yang disengaja, apa salah kalau dikatakan semua keadaan tersebut memang sengaja diciptakan untuk mengganggu konsentrasi Pemerintah yang sedang mempersiapkan Pelantikan Presiden dan Wapres.
Tidak semua persoalan menjadi tanggung jawab Pemerintah pusat, Pemerintah daerah ada justeru bertanggung jawab untuk mengatasi semua persoalan yang dihadapi daerahnya.
Bukan sedikit negara menggelontorkan dana untuk menopang anggaran belanja daerah, juga untuk penanggulangan bencana kabut asap. Tapi apa yang sudah dilakukan Pemerintah daerah?
Apapun yang dilakukan Pemerintah pusat untuk mengatasi Karhutla tidak diapresiasi oleh masyarakat setempat. Mahasiswa sebagai kaum intlektual dan calon pemimpin masa depan pun tidak bisa melihat situasi secara jernih.
Seakan-akan mereka terbawa arus skenario kepentingan politik yang menunggangi bencana kabut asap. Seharusnya sebagai kaum intlektual, mereka bisa melihat peristiwa tersebut bukanlah bencana biasa, tapi ada upaya yang disengaja untuk membebani Pemerintah pusat.
Ternyata memang penuntasan Kabut Asap tidak diperlukan, seakan-akan dengan tuntasnya kabut asap, ada pihak-pihak yang merasa kehilangan objekannya. Wajar kalau Pemerintah harus memberikan tindakan tegas terhadap pelaku pembakaran hutan.