Masih lagi segar peringatan Hari Pahlawan 10 November 2018. Kira-kira dua ahad sebelumnya ratusan ribu santri dari pelbagai daerah untuk sementara meletakkan kitabnya demi turut merayakan Hari Santri. Kedua peristiwa ini memiliki benang merah; fatwa ulama. Bisa dikatakan pasca proklamasi, momentum resolusi jihad dan perjuangan arek-arek Surabaya menjadi tonggak batu perjalanan Bangsa Indonesia.
Ulama dan politik mustahil saling memunggungi, sebagaimana ajaran Islam amat menekankan pentingnya politik sebagai alat untuk menebar rahmat Allah SWT untuk semesta alam.
Mari kita sebut ulama-politisi dari era pergerakan hingga perjuangan kemerdekaan. Agus Salim, Mas Mansyur, Hasyim Asyari, Achmad Dachlan, Wahid Hasyim, dan terlalu banyak yang lain. Menyebut apa saja kiprah mereka jauh lebih banyak lagi.
Barangkali tiap-tiap muslim di negara ini menyanjung apa yang dilakukan ulama terdahulu dalam ukurannya sebagai politisi. Menyanjung kelahiran Masyumi, 7 November 1945 sebagai titik kebangkitan politik Islam modern. Bahkan ketika Nahdhatul Ulama memutuskan pisah jalan untuk mendirikan partainya sendiri, itu dianggap zero mistake. Sebab hasil pemilu 1955 adalah kebahagiaan historis buat umat Islam sekarang.
Sayangnya kiprah ulama di atas panggung politik di-cut lebih cepat dari perkiraan. Bahkan mungkin tidak ada dalam nash maupun ilham yang hinggap di kepala ulama. Sutradara merangkap produser dan investornya adalah Soeharto dengan rumah produksi kebanggaannya; Orde Baru. Pada 1973 parpol dipangkas dan ulama-santri yang bernaung di bawah Partai NU dipaksa menyalurkan aspirasinya melalui PPP. Sementara Masyumi lebih dulu membubarkan diri dalam era sebelumnya.
Sejarah mencatat frustrasi massal dirasakan kalangan ulama-santri sepanjang 1963-1979. Betapa tidak, mereka kehilangan rumah berpolitik untuk kemudian dipaksa mengungsi ke rumah baru yang sama sekali lain. Semua yang mengalami frustrasi pasti tidak tertarik lagi dengan kegemarannya. Dengan demikian di dalam tubuh NU digagaslah Tim 24 yang kemudian mengerucut menjadi Tim Tujuh. Salah seorangnya ialah Gus Dur. Tujuannya menggolkan khittah NU 1926: NU adalah ormas Islam, tidak urus campur masalah politik.
Khittah NU lahir di waktu dan situasi yang menyebabkan ia lahir. Ungkapan "NU tidak ke mana-mana tetapi ada di mana-mana" menjadi viral dalam masa-masa awal Orde Baru. Frustrasi, sentimentil, dan anjuran agama untuk menahan emosi ialah berpuasa. Maka NU berpuasa dari panggung politik.
Jika Gus Dur merupakan salah satu otak penggagas kembali ke khittah NU 1926, maka Gus Dur pula yang melanggar. Ia terang-terangan mengganggu Soeharto pada 1998 dan tak lama kemudian malah naik ke kursi Soeharto setahun berikutnya.
Mengherankan? Sama sekali tidak. Situasi sudah berubah. Juga pada saat Gus Dur naik melalui kendaraan Partai Kebangkitan Bangsa tidak ada yang berkicau soal khittah, soal ulama tak perlu berpolitik. Gus Dur justru diangkat serempak oleh kelompok Islam di parlemen; Poros Tengah.
Maka seharusnya setelah 20 tahun episode terakhir Orde Baru, ruang politik untuk ulama lebih terbuka. Munculnya nama Maruf Amin ke level kontestasi tertinggi pemilu ibarat darah muda. Dan khittah NU 1926 tak perlu dibela maupun dikecam, tak perlu diunggulkan atau dihilangkan. Khittah NU tetap perlu dihormati sebagai produk sejarah.
Namun bagi yang berkeberatan dengan ulama turut dalam kontestasi pilpres, ucapan Muhammad Natsir dapat menggambarkan keadaan ini daripada alasan khittah, "jika umat Islam berpolitik, maka akan dihabisi seakar-akarnya."
