Pandemi Covid-19 mengakibatkan diberlakukannya kebijakan pembatasan kegiatan sosial, salah satunya yakni PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dengan tujuan tak lain menekan jumlah kasus penularan virus Covid-19 tersebut.
Selain itu, pandemi ini menyebabkan ditutupnya berbagai tempat seperti instansi pendidikan, destinasi wisata, hingga tempat-tempat ibadah. Ditutupnya beberapa tempat-tempat penting tersebut sempat menyebabkan terjadinya berbagai gesekan di berbagai lapisan masyarakat.
Belajar, beribadah dan berwisata merupakan hak dari setiap orang. Namun, di tengah pandemi ini pelaksanaannya tidak bisa seperti pada biasanya. Segalanya dilaksanakan di rumah masing-masing, belajar secara daring, ibadah di rumah, dan wisata ke destinasi hiburan diganti dengan berkumpul bersama keluarga.
Semua hal tersebut dilakukan tak lain sebagai bentuk upaya menghambat virus Covid-19 agar penularannya tidak semakin meluas sehingga tidak ada lagi yang menjadi korban jiwa.
Berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pembatasan sosial di tengah pandemi saat ini sangat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4 mengenai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang mengandung nilai ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Seperti contoh kasus yang belakangan sempat terjadi, kebijakan ibadah bagi umat Muslim dengan merenggangkan saff atau barisan dalam ibadah shalat. Kebijakan beribadah bagi umat Kristiani dengan melakukan sosial distancing ketika beribadat.
Hal tersebut disetujui melalui musyawarah antara tenaga kesehatan, ahli agama tersebut, dan pemerintah. Kesepakatan yang diambil berdasarkan kepentingan rakyat dan hal ini sesuai dengan nilai yang terkandung pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea k-4 yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Serta contoh kasus mengenai kebijakan yang memperbolehkan beberapa profesi pekerjaan tetap dilakukan sebagaimana semestinya, bukan work from home. Yakni pedagang, driver kendaraan umum dan sebagainya.
Hal ini sesuai dengan nilai yang terkandung pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea k-4 yakni kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan bagi para pekerja yang pekerjaannya tidak mungkin dilakukan dari rumah untuk tetap bekerja di luar rumah guna mencari nafkah.
Dan contoh kasus, cukup banyak relawan yang melakukan aksi peduli terhadap rakyat yang kurang mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di tengah pandemi Covid-19. Hal ini sangat sesuai dengan prinsip demokrasi pancasila, yakni kebebasan dan kesamaan. Kebebasan beraktifitas tanpa mengganggu orang lain dan kesamaan sebagai makhluk hidup yakni saling tolong menolong.
Permasalahan Dalam Berdemokrasi di Tengah Pandemi
