Mohon tunggu...
Aminuddin Malewa
Aminuddin Malewa Mohon Tunggu... Freelancer - Penjelajah narası

Penikmat narasi

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Pilihan

Pandemi, Jangan Ragukan Pemimpin Perempuan

16 April 2020   09:03 Diperbarui: 16 April 2020   13:49 202
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Membagi masker mencegah Covid-19 di Sumbawa Besar (dokpri)

Terlepas positif atau negatif kita menilainya, entah seperti apa wajah dunia jika saja Ratu Isabella dari Spanyol (1451-1504) tidak tampil ke panggung politik. Spanyol tidak akan seperti yang sekarang kita kenal. Sebagian Amerika Latin tidak akan menggunakan Bahasa Spanyol dan mungkin Amerika Serikat, dan kita, tidak akan mengenal siapa Columbus.

Langkah politik Ratu Isabella lah yang memungkinkan terjadinya konsolidasi negara Spanyol yang sebelumnya terbelah antara Aragon dan Castilla. Persetujuan dan dukungan Isabella terhadap usulan Columbus lah yang kemudian memungkinkan perjalanan menemukan Dunia Baru itu bisa terjadi. Bahwa pendaratan Columbus itu kemudian menjadi awal dari tragedi bagi penduduk asli benua Amerika, itu hal lain.

Dalam dunia keperawatan, siapa bisa menghapus nama Florence Nightingale dari sejarah? Wanita yang lahir di Florence (Italia) 12 Mei 1820 itu, bersama tim perawat nya memperbaiki kondisi sanitasi di rumah sakit pangkalan Inggris dan berhasil mengurangi dua pertiga kematian yang potensial terjadi akibat Perang Krim saat itu. Melalui tulisan-tulisannya Florence Nightingale, meninggal 13 Agustus 1910 di London, berhasil memicu reformasi perawatan kesehatan di seluruh dunia. Tahun 1860 dia mendirikan Rumah Sakit St. Thomas dan Sekolah Keperawatan.

Masih pandang enteng power of emak-emak?

Di lingkup pemerintah dan birokrasi daerah, ada ungkapan yang cukup sering terdengar yang meski sedikit satir namun nyata yaitu "pejabat itu takutnya cuma kepada 3 (tiga) hal yang semua ada huruf 'K"-nya yaitu KPK, BPK dan PKK". Kenapa?

Atensi terhadap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terkait masalah pidana korupsi, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terkait pertanggungjawaban administrasi keuangan daerah yang apabila tidak tuntas akan mengarah ke KPK. Dan K yang ketiga adalah PKK alias Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang sekalipun tidak secara resmi masuk dalam struktur dan hirarki pemerintahan daerah, namun ketuanya adalah Istri Kepala Daerah. Bermasalah dengan Sang Ibu alamat masalahnya akan merembet sampai ke Si Bapak alias kepala daerah dan pembina kepegawaian di daerah.

Kalau contoh Ratu Isabella dan Florence Nightingale di awal tulisan ini dinilai tinggal sejarah saja, alihkan perhatian ke Pandemi Covid-19 yang setiap hari menghiasi media.

Pada tingkat negara, saat ini paling tidak ada 7 (tujuh) negara yang kepala pemerintahan dijabat oleh perempuan yaitu Taiwan (Tsai Ing-wen), Norwegia (Erna Solberg), Selandia Baru (Jacinda Ardern), Jerman (Angela Merkel), Finlandia (Sanna Marin), Denmark (Mette Frederiksen) dan Islandia (Katrin Jakobsdottir).

Dan bagaimana respon mereka terhadap Corona?

Dikutip dari BBC, Angela Merkel dengan tegas mengingatkan warganya bahwa tanpa langkah serius bersama, berkejaran dengan waktu, sampai 70% atau sekitar 58 juta, warga Jerman bisa terjangkit Covid-19 dan harus dilakukan tindakan untuk menghambat atau memperlambat penyebaran virus itu. Jerman memperbanyak melakukan test dan dengan langkah serius selanjutnya Jerman tidak mengalami penolakan, kemarahan atau ketidak percayaan publik yang meluas sebagaimana banyak terjadi di tempat lain.

Melihat statistik, maka dibanding tetangganya Italia, Spanyol, Perancis dan Inggris, kematian akibat Covid-19 di Jerman "hanya" 3.804 jiwa (data hari ini 16 April 2020). Bandingkan dengan Spanyol (18.708), Italia (21.645) atau Amerika yang sudah menembus 28.000 korban jiwa.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun