Presiden Ir. Joko Widodo di periode kedua dalam memimpin rakyat Indonesia dihadapkan dengan tantangan yang berat. Betapa tidak, gelombang pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berhasil menghambat pembangunan Indonesia di dua tahun terakhir.Â
Terhitung dari 2020 wabah Covid-19 menyeret mundur Indonesia menuju gerbang Negara gagal (failed state). Dari keakraban sosial yang dilonggarkan. Alasannya Covid-19 akan mudah menular jika terjadi kerumunan massa. Akibatnya, aktivitas ekonomi ikut terhenti. Pendapat rakyat merosot.
Hampir semua sendi, rakyat mengalami degradasi yang amat menyedihkan. Hingga pembatasan aktivitas beribadah di rumah ibadah. Kebijakan pemerintah tersebut membuahkan resistensi publik. Secara telanjang, pemerintah menghadirkan kebijakan yang kontradiktif dengan kebutuhan rakyat.
Tidak mudah keluar dari kepungan dan serbuan Covid-19. Tapi bukan berarti pemerintah tidak bisa keluar. Bahaya Covid-19 yang menjadi sandera, mestinya menjadi problem serius yang dapat dicarikan solusinya oleh pemerintah. Tidak boleh lemah, atau apatasi. Pemerintah harus cermat mengajukan alternatif solusi dalam menghadapi situasi krisis kesehatan ini.
Tidak boleh diremehkan. Pemerintah punya sumber daya yang kuat, selain anggaran pemerintah memiliki kekuasaan. Modal lainnya, pemerintah diberi kepercayaan rakyat untuk mengatur bahkan mengendalikan institusi-istitusi formal. Itu modal yang besar. Dan dengan itu pemerintah punya legitimasi berbuat untuk kepentingan dan keselamatan rakyat.
Dua tahun Indonesia terjerat arus Covid-19, sejatinya dalam praktek penanganan lebih mantap. Artinya, selain program penyaluran paket Bansos, uang tunai diberikan ke rakyat. Mendistribusi obat dan APD, melakukan vaksinasi Covid-19, inilah rangkaian upaya pemerinta. Targetnya pemulihan situasi. Pemerintah juga penting melakukan optimalisasi terkait edukasi kepada publik terkait bahaya pandemi. Secara jujur dan terbuka.
Begitu pula dalam merespon aspirasi dan respon publik untuk penanggulangan penularan Covid-19 agar tidak mengorbankan rakyat. Dalam kondisi ini, perlunya pemerintah menggunakan perspektif iknlusif. Menerima masukan rakyat sebagai hal positif. Menghadapi rakyat yang mengajukan kritik dengan bijak.
Kurang elok jika pemerintah antikritik. Apalagi memandang kritik dengan mencari-cari kesalahan para pengkritik. Lantas, selanjutnya pemerintah berbalik untuk mencari-cari salah rakyat yang memberi kritik untuk dikriminalisasi. Pandangan yang diskriminatif terhadap kelompok rakyat yang sering menjadi cara pandang pemerintah, harus dihilangkan.
Sebab, di era pandemi rakyat juga mulai sensitif. Semua komponen rakyat juga kadang menjadi cepat emosional, karena menanggapi situasi pandemi Covid-19 yang tidak menentu. Ketika pemerintah melalui representasinya yakni Presiden berfikir maju, maka semua masukan publik itu ditanggapi dan ditindaklanjuti dengan konsisten.
Jangan dibiasakan masukan publik dihadapi dengan amarah. Pemerintah harusnya lebih bijaksana. Merubah cara pandang pemerintah ini sangat urgen. Ketika perubahan paradigma sudah dilakukan, dengan otomatis kesadaran itu terejawantahkan melalui kebijakan yang konkrit. Pro pada kepentingan publik.
Manakala situasi problem komplit yang mendera Indonesia ini tidak dikelola atau dicarikan solusinya dengan baik, berarti pemerintah berniat menghancurkan Negara. Rakyat tidak hanya butuh pidato dan himbauan pemerintah. Begitupun mengganti-ganti aturan, yang dibutuhkan rakyat adalah kebijakan tegas pemerintah untuk menyelamatkan rakyat dari bahaya Covid-19 yang terus menghantui.
