Ini bukan pepatah  "Berakit-rakit ke Hulu, Berenang-renang Ketepian" (bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian). Sebab, orang ini justru bersenang-senang dulu, baru bersakit-sakit sekarang. Negara kita mencatat sejarah hebat. Menteri yang masih menjabat, yakni Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), pada 24 November dinihari ditangkap KPK begitu tiba di Bandara Soetta Jakarta dari Amerika Serikat bersama 12 orang rombongannya, termasuk isterinya! Kemudin 17 orang ditahan KPK. Tuduhan: tersangka korupsi soal ekspor bayi/benur udang-karang alias lobster (Nephropidae). Dalam peristiwa tersebut, ada berita dibaliknya, bahwa pimpinan operasi para petugas KPK itu ialah Novel Baswedan, penyidik senior KPK yang pernah dicederai sebelah matanya dengan siraman air keras.
   Apa istitmewanya selain dia ditangkap semasa masih aktif jadi Menteri? Dalam tulisan saya di Kompasiana (akhir Juli 2020) judul "Benur untuk Politik", saya ceritakan polemik mantan Menteri KKP (2014-2019) Susi Pudjiastuti (pengusaha angkutan udara dan perikanan laut) dengan Edhy Prabowo, yang semula sekjen Partai Gerindra. Pasalnya, Menteri Susi yang beken dengan tindakan kerasnya menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan asal luarnegeri, mengeluarkan larangan untuk mengekspor benur atau bayi lobster. Karena dari ekspor lobster-dewasa saja Indonesia sudah mendapatkan keuntungan dan keunggulan diantara negara-negara ASEAN. Sementara itu kalanagan pengusaha perikanan laut diluarnegeri memang menginginkan bayi-bayi alias bibit udang-karang itu untuk diternakkan secara teknologi perikanan modern. Hasilnya akan diekspor, sehingga dalam tahun mendatang sudah mulai menyaingi kita. Susi Pudjiastuti waktu itu (Juli 2020) mengeluarkan angka-angka statistik ekspor serta pendapatan uang dollar AS dari lobster-dewasa kita, sedangkan Menteri Edhy Prabowo tidak menggubrisnya dan tetap melakukan ekspor bayi lobster. Ternyata rekan-rekan Edhy seperti dia sendiri yang termasuk 37 pengekspor lobster. Dengan diangkatnya Edhy dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai "pertukaran dagang politik" selesainya sikap oposisi Gerindra dan persaingan jabatan Presiden RI lawan Jokowi, dan termasuk ditempatkannya Prabowo Subianto  (ketua umum Gerindra) selaku Menteri Pertahanan, maka kasus yang sekarang terjadi merupakan pembuktian sejauhmana sebenarnya tingkahlaku orang tersebut dalam hal kejujurannya demi Indonesia setelah menjadi penguasa Kementerian. Susi Pudjiastuti bisa mengerti jauh hari mengenai surat keputusannya melarang ekspor bibit (benur) lobster itu dirobek-robek Edhy Prabowo. Namun mungkin tidak menyangka lawan polemiknya itu jadi urusan yang ditangani KPK dalam perbuatan korupsi ekspor tersebut. Â
   Edhy Prabowo memang dikenal sering serba nekad. Ketika menjadi taruna di Akademi Militer Magelang, karena nekadnya melanggar hukum, dipecat dari AKMIL. Namun dia ditampung oleh Prabowo Subianto (meski nama 'Prabowo' sama, tetapi bukan kerabat) dan dijadikan sekjen di Partai Gerindra.
   Mungkin Presiden Joko Widodo karena kasus tersebut akan melakukan reshuffle kabinet atau mengganti saja jabatan Menteri KKP. Harapan rakyat, kalau mengganti personil Menteri tersebut, hendaknya dicari orang yang memang mengerti masalah perikanan dan kelautan, sikapnya tegas dan (tentu) hendaknya jujur, serta sedapat mungkin professional dibidangnya dan tidak perlu harus orang partai politik. Apalagi dari partai politik yang sama. Yang penting menyelamatkan benih-benih lobster kita untuk diekspor, termasuk ganti merobek-robek surat keputusan perijinan ekspor benih lobster ke luarnegeri. Hal itu akan berarti, menyelamatkan perdagangan lobster dipasar internasional dan mayorittas volumenya tetap dikuasai Indonesia.
   Saya tidak tahu bagaimana reaksi ibu Susi Pudjiastuti yang kini aktif tampil diri dalam acara "Susi Mengukur Gelombang" dan aktif selaku ketua dari Yayasan yang bertujuan mengumpulkan dana untuk pengadaan perahu-perahu baru bagi para nelayan. Nggak usah berkomentar, bu. Biar rakyat sendiri yang "mengukur" tentang moralitas orang yang mengaku pimpinan suatu kementerian dan demi rakyat Indonesia. Biarlah rakyat yang berkomentar.
