Almizan Ulfa
Almizan Ulfa Pensiunan Peneliti Utama Kementerian Keuangan RI

Just do it. kunjungi blog sharing and trusting dan rujakcingur. email: alulfa@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Analisis

Halal Golput 2019

31 Januari 2019   19:01 Diperbarui: 31 Januari 2019   19:11 58 1 1
Halal Golput 2019
dokumen pribadi

Hayu kampanyekan Golput untuk pemilu 2019. Ngak usah takut  tidak ada sanksi hukum apapun untuk kegiatan itu sepanjang Anda tidak menjajikan imbalan apapun.  Pasal 515 UU Pemilu telah memastikan bahwa hanya orang yang menjanjikan atau memberi uang/materi demi seseorang tidak memilih maupun memilih salah satu calon-lah yang akan terkena sanksi pidana (Admin Kompasiana).

Pertanyaannya sekarang adalah kenapa Anda Golput? Kenapa Anda perlu mengkampanyekan arus Golput dalam Pemilu 2019?

Coba kita jawab satu persatu kedua pertanyaan itu. Pertama, Pemilu 2019 adalah Pemilu serentak untuk: (i) Pemilihan Paslon Presiden/Wakilnya; (ii) Pemilihan Anggota DPD; (iii) Pemilihan Anggota DPR RI, dan (iv) Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kedua, Pilpres 2019 menawarkan dua pasangan Capres yaitu Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Sandi. Tidak adakah Paslon yangcocok umtuk Anda pilih? Penulis sendiri belum memutuskan. Penulis belum yakin Jokowi akan lebih baik untuk memimpin negara ini untuk lima tahun ke depan. Terlepas dari keyakinan saya bahwa  Beliau adalah sosok yang bersih dan penuh idealisme. Belum ada Presiden R.I. yang sebersih dan/atau seenerjik Beliau dalam membangun negara ini. Belum ada Presiden RI yang berhasil membangunan berbagai infrastruktur dasar yang sehebat Beliau, di Era Reformasi ini. 

Namun, banyak sekali janji kampanye Pilpres 2014 Jokowi  yang mustahil untuk dilaksanakan hingga akhir 2019 ini. Misalnya, janji Kabinet Ramping, janji tidak ada Menteri Kabinet yang merangkap jabatan pada Parpol, janji swasembada pangan, janji pertumbuhan ekonomi 7%, janji tidak ada utang luar negeri, janji untuk peningkatan pengendalian korupsi, dan seterusnya, dan seterusnya. Selain itu, Jokowi dikerubungi oleh benalu-benalu penghisap darah rakyat, begitu kurang lebih menurut Ekonom Kondang Faisal Basri.

Di sisi lain, penulis belum meilhat rekam jejak Prabowo Sandi di sektor pemerintahan. Betul karir Prabowo di meliter demikian meroketnya ketika itu dengan jabatan tertinggi Pangkokostrad. Sayangnya, kegemilangan karir itu patut diduga terkait erat dengan hubungan yang sangat dekat dengan Presiden Soeharto yang juga adalah mertuanya. Selain itu karir Beliau juga ternoda, saya kira, dengan peristiwa Reformasi 1997/98 yang bermuara pada pencopotan jabatannya sebagai Pangkokostrad oleh.... mertuanya sendiri Presiden Soeharto. Selain itu, prahara reformasi dan tewasnya banyak aktivis mahasiswa  1997/98 juga kelihatannya memaksa Prabowo dalam beberapa tahun perlu mengasingkan diri ke luar negeri.. ke Timteng.. apa ya namaya negera itu.. iya betul Kerajaan Yordania. 

Betul Prabowo adalah Ketum Parpol Gerindra yang didirikannya lebih dari 10 tahun yang lalu. Tapi, seperti umumnya Parpol Indonesia yang lain, penulis belum melihat ada hal-hal yang patut dibanggakan oleh Partai Politik Gerindra. 

Sekarang bagaimana jika kita abaikan berbagai sisi negatif dari kedua Paslon tersebut? Kita ambil yang baiknya saja. Apakah ada harapan yang lebih baik ke depan terlepas dari sisi-sisi negatif terdahulu dari kedua Paslon tersebut? Apa sudah ada beberapa indikator yang mengisyarakatkan bahwa masing-masing Paslon tersebut dapat membawah negara ini menjadi lebih baik atau berkurang buruknya dalam lima tahun ke depan? 

Untuk itu, bagaimana jika kita lihat kembali apa saja pengetahuan dan informasi yang dapat kita lihat dari Debat Perdana Pilpres 2019. 

Namun, sayangnya Debat perdana yang menghabiskan miliaran rupiah uang negara itu tidak menghasilkan apa-apa.   Lihat itu pernyataan Pakar komunikasi politik UGM, Mada Sukmajati. "(Lihat di sini, diakses kembali pada 31 Januari 2019) .... , misalnya, yang mengatakan: "Debat capres perdana ini tidak mencapai intinya, dan narasinya masih terlalu di permukaan, tidak menghujam ke bawah menjawab kebutuhan masalah riil yang ada di masyarakat Indonesia." Lihat juga komen dari BBC.com atas opini Mada itu yang mencakup: "Dia menyayangkan pula banyaknya problem terkait hukum, HAM, korupsi dan terorisme yang terlewat dalam debat tersebut. 

Sëperti yang ditulis oleh Penulis dalam artikel "Dobrak Pola Pilpres 2019," yang mendukung pandangan Profesor UGM itu yang pada prinsipnya mengatakan bahwa debat perdana itu TIDAK bermutu. Disini penulis mengatakan juga "Penulis nelongso melihat hasil debat perdana ini yang menghabiskan miliaran rupiah uang negara tetapi kaku dan tidak menghujam dalam ke permasalahan haqiqi yang dibutuhkan oleh rakyat." 

Selanjutnya dalam artikel ini penulis buat contoh terkait kejemuan publik atas drama  OTT KPK tetapi korupsi tidak mereda juga. Tidak meredanya korupsi, menurut artikel ini, dapat dilihat dari niat untuk korupsi yang diilustrasikan bahwa Caleg untuk berhasil lolos ke Senayan perlu uang hingga 36 miliar rupiah menurut Mendagari Tjahjo Kumolo. Ilustrasi lain dalam artikel ini tentang masih saratnya niat untuk korup pada jabatan publik terkait dengan rahasia umum bahwa jumlah duit yang tidak akan kurang dari itu, atau bahkan bisa mencapai triliunan rupiah, juga diperlukan oleh Paslon untuk memenangkan Pilkada, biasanya.

Selanjutnya, penulis bertanya: "Dari mana uang itu? Dari sumbangan masyarakat? Kita belum sampai disitu. Dari gaji dan berbagai tunjangan yang halal? Jelas sangat tidak memadai. Jadi?  Tong hilap KORUPSI."

Substansi korupsi ini kemudian penulis tutup dengan pernyataan: "SEMUA substansi tersebut TIDAK TERSENTUH baik oleh Jokowi maupun oleh Prabowo."  

Penulis yang termasuk ke golongan swing voters mengharapkan ada perobahan yang mendasar dalam pola Debat Pilpres yang selanjutnya. Perobahan mendasar pada Pola Debat Pilpres yang berikutnya dan yang berikutnya lagi sehingga terlihat dengan jelas Jokowi atau Prabawo yang benar-benar layak memimpin Indonesia untuk lima tahun ke depan. Dan, ini hanya mungkin, seperti penulis tuangkan dalam artikel diatas jika KPU melakukan empat hal sebagai berikut: 

Pertama, jangan beri kesempatan Paslon menolak moderator yang sudah dipilih KPU. Kedua, bebaskan moderator dari belengu pertanyaan yang disusun orang lain walaupun secara konsensus. 

Biarlah moderator menggali sendiri pertanyaan yang akan diajukan. Moderator cukup dibatasi dan dikendalikan dengan tema debat saja  dan bukan dengan perintah hanya membaca pertanyaan yang disusun secara konsensus. 

Ketiga, berikan kemerdekaan sepenuhnya pada moderator untuk melakukan kewajibannya nya sebagai moderator seutuhnya; Boleh intrupsi dan boleh mengajukan pertanyaan lanjutan yang dipandangnya perlu, dan keempat: Buka kesempatan yang seadil mungkin pada semua media baik cetak maupun elektronik serta media dalam jaringan untuk berpartisipasi menyiarkan event debat yang sangat ditunggu oleh segenap lapisan rakyat Indonesia.  KPU tidak perlu beli, apa lagi dalam hitungan miliaran rupiah,  hak tayang penyiaran event debat Pilpres ini. Ini berita bozzzz."

Bagaimana jika KPU tidak melakukan empat hal seperti termaksud? Tidak juga tersedia saluaran alternatif untuk usul tersebut? wis lah... kulo Golput ae.. Saruah abdi Golput juga...Hayu kampanyekan Golput pada Pemilu 2019. #HalalGolput2019.