Pasar Pagi Samarinda: Gratis Sewa Bukan Solusi Turunnya Omset Pedagang

Samarinda, 29 September 2025 - Revitalisasi Pasar Pagi Samarinda digadang - gadang sebagai proyek kebanggaan yang akan menghidupkan kembali denyut perdagangan rakyat di jantung kota. Pemerintah kota bahkan memberikan keringanan berupa pembebasan biaya sewa bagi pedagang yang direlokasi sementara. Namun, kenyataan di lapangan berbicara lain. Alih - alih mengangkat kesejahteraan pedagang, omzet mereka justru anjlok hingga 50 persen. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah pembangunan hanya mengejar fisik bangunan, tanpa memikirkan denyut ekonomi orang - orang di dalamnya?
Laporan Persepsi News (2025) mencatat penurunan omzet pedagang Pasar Pagi pascarelokasi mencapai 50 persen. Banyak pedagang yang sebelumnya mampu menjual dalam jumlah besar, kini kesulitan menutup modal harian. Lokasi sementara dinilai tidak strategis, akses pembeli berkurang, dan suasana pasar yang terbentuk selama puluhan tahun hilang begitu saja. Gratis sewa memang membantu meringankan beban biaya, tetapi tidak cukup untuk mengganti kerugian akibat turunnya pembeli.
Salah seorang pedagang yang diwawancarai Persepsi News bahkan mengaku, "Dulu sehari bisa habis sampai dua juta, sekarang paling serratus sampai dua ratus ribu. Pembeli jauh berkurang sejak kami pindah ke tempat sementara." Keluhan ini menggambarkan bahwa persoalan pedagang bukan semata soal biaya sewa, melainkan hilangnya daya tarik pasar yang sudah terbentuk secara alami di lokasi lama.
Situasi ini juga mendapat perhatian serius dari DPRD Kalimantan Timur. Seperti diberitakan Sintesa News (2025), DPRD Kaltim mengingatkan Pemerintah Kota Samarinda agar lebih peka terhadap dampak sosial dari proyek revitalisasi ini. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menegaskan: "Pedagang adalah jantung ekonomi pasar. Jangan sampai mereka justru dirugikan selama proses pembangunan." Ia juga menambahkan bahwa pemerintah seharusnya memberi subsidi atau stimulus ekonomi agar pedagang bisa bertahan selama masa relokasi.
Lebih jauh, kajian akademis dari Journal Ilmu Pemerintahan, Politik, dan Sosial Sains Indonesia (JIPPSI) menekankan pentingnya menempatkan pembangunan pasar rakyat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Menurut analisis dalam jurnal tersebut, revitalisasi pasar sering kali gagal mencapai tujuannya ketika pemerintah hanya fokus pada infrastruktur tanpa memperhitungkan dampak sosial ekonomi. Pasar rakyat tidak semata ruang dagang, melainkan ekosistem sosial: ada relasi pedagang dan pembeli, jaringan distribusi lokal, hingga identitas kultural kota yang berakar di sana.
Dalam konteks ini, saya berpendapat bahwa pemerintah kota seharusnya tidak berhenti pada kebijakan "gratis sewa". Diperlukan insentif tambahan yang lebih konkret, seperti subsidi modal kerja, program promosi untuk menarik konsumen ke lokasi sementara, hingga pendampingan usaha bagi pedagang. Dengan begitu, transisi menuju bangunan baru tidak menjadi beban yang memiskinkan, melainkan jalan menuju peningkatan daya saing pedagang.
Selain itu, keterlambatan penyelesaian proyek juga memperburuk kondisi. Semakin lama pasar baru tidak kunjung selesai, semakin lama pula pedagang harus bertahan dalam situasi merugi. Proyek yang semestinya memberi harapan justru berubah menjadi beban. Hal ini menciptakan paradoks pembangunan: infrastruktur berdiri megah, tetapi kesejahteraan rakyat yang menjadi subjeknya melemah.
Revitalisasi Pasar Pagi seharusnya menjadi momentum untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan di Samarinda, bukan malah menurunkan daya hidup pedagangnya. Gratis sewa hanyalah langkah kecil, sementara kerugian omzet yang menahun membutuhkan solusi yang jauh lebih komprehensif. Pemerintah kota harus segera menuntaskan pembangunan dengan tepat waktu, sekaligus menghadirkan kebijakan afirmatif seperti subsidi modal, promosi terintegrasi, dan perlindungan bagi pedagang kecil.
Samarinda membutuhkan pembangunan yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga berpihak pada manusianya. Pasar rakyat adalah denyut ekonomi kota, dan pedagang kecil adalah wajah nyata dari keberlanjutan itu. Jika pemerintah gagal melindungi mereka, maka revitalisasi hanyalah kosmetik belaka. Bangunan baru yang berdiri di atas fondasi rapuh hanya akan menyebabkan ketidaksejahteraan rakyat yang terabaikan.