  Permasalahan keluarga di kota Bukittinggi masih sangat banyak terjadi, pada tahun 2017 permasalahan yang ada di kota bukitinggi ada 71 Kasus Human Immunodeficiency Virus (HIV) / Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), 48 kasus kekerasan perempuan dan anak, 59 orang menyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), 48 orang lelaki suka lelaki (LSL) yang ke pelayanan kesehatan, dan perceraian suami istri.
  Permasalah tersebut yang mendapat perhatian Yesi Ramlan Nurmatias selaku Ketua TP PKK sekaligus Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kota Bukittinggi, sehingga timbul gagasan untuk berupaya memperbaiki persoalan utama penyebab timbulnya masalah diatas melalui wadah yang diberi nama Sekolah Keluarga Sejahtera Menanti disingkat dengan Kolega Sejati atau lebih sering disebut Sekolah Keluarga.
  Sekolah Keluarga merupakan program yang digulirkan Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi yang terlaksana pada tahun 2018 yang ditujukan untuk memperkuat ketahanan keluarga di kota Bukittinggi didasarkan pada penerapan delapan fungsi keluarga, yakni: fungsi agama, kasih sayang, perlindungan, sosial budaya, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi serta pembinaan lingkungan.
  Di Indonesia sendiri pembangunan keluarga diamanatkan dalam Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan bathin.
  Program sekolah keluarga ini, diharapkan dapat memberikan pendidikan kepada semua orang tua di kota Bukittinggi bagaimana cara mendidik anak dengan benar dan baik, sehingga dapat berkurangnya masalah yang ditimbulkan anak-anak yang kurang sosialisasi atau pelajaran moral. Melalui Sekolah Keluarga, orang tua diberi pemahaman bagaimana mendidik anak dan membentuk keluarga sejahtera. Sekolah keluarga tidak memiliki kurikulum yang baku sebagaimana sekolah formal dalam pembelajaran. Dengan Sekolah Keluarga, setiap keluarga diharapkan memiliki benteng dari berbagai penyakit masyarakat seperti kekerasan terhadap anak dan perempuan.
  Pada pelaksanaannya program ini belum mencapai sepenuhnya apa yang menjadi tujuan pemerintah Dalam mengadakan program ini. Program ini belum mampu menyelesaikan masalah yang terjadi di kota bukittinggi, karena masih banyaknya masalah yang terjadi  seperti menyalahgunakan narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dan juga kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan.
  Adapun Pemerintah tidak hanya fokus untuk meluaskan sayap program sekolah ini saja tetapi juga fokus untuk menanggulangi masalah yang terjadi dalam keluarga di bukitinggi, karena jika dilihat dari angka permasalahan, angka tersebut masih termasuk tinggi. Dan juga Pemerintah Kota Bukittinggi perlu memperbaiki Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sekolah Keluarga agar lebih detail dan spesifik, agar dampak pelaksanaan Sekolah Keluarga dapat lebih terukur.
