[caption id="attachment_420033" align="aligncenter" width="550" caption="http://www.jpnn.com/read/2015/05/09/302875/Ini-Satpol-PP-Cantik-cantik,-Tugasnya-Meredakan-Teriakan-Histeris"][/caption]
Oleh: Andin Alfigenk Ansyarullah Naim
Salah satu kendala utama dalam pembangunan daerah adalah sulitnya mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum yang kurang diperhatikan serta wibawa Pemerintah Daerah yang tidak kuat dimata masyarakat.
Tidak kuatnya wibawa tersebut dikarenakan Pemerintah Daerah tidak mempunyai otoritas yang kuat dalam mengatasi masalah keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum.
Memang otonomi daerah tidak memberikan ruang lebih ke tangan pemerintah Daerah akan masalah keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum yang hingga saat ini masih di monopoli oleh POLRI.
Kita semua tahu jika hubungan Koordinasi antara POLRI dan Pemerintah daerah adalah hubungan setengah hati, memang tidak bisa digeneralisir namun hal ini dapat tercium dengan baik oleh semua orang dan menjadi rahasia umum.
Akibatnya Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas utama dalam membangun daerah dan sebagai manispentasi kehadiaran Negara dalam masyarakat selalu terhambat dengan berbagai masalah yang tidak perlu, seperti premanisme, kriminalitas, dan karakter masyarakat yang selalu suka memaksakan sesuatu karena tahu pemerintah daerah tidak akan dapat menahan mereka.
Maka tidaklah heran jika secara umum kadang perkembangan fisik suatu daerah bisa terlihat sangat menawan namun perkembangan SDM malah jalan ditempat, ekonomi tidak perputar dengan lebih baik, keamanan dan ketertiban lah sumber masalahnya.
Lalu lintas yang kacau, premanisme yang sangat mengganggu dan menjadi parasit dalam dunia usaha, serta kriminalitas yang sering terjadi jika Matahari mulai tenggelam, ini sungguh sangat mengganggu kenyamanan.
Diakui atau tidak sering kali hal diatas dianggap sepele dan tidak pernah diperhatikan dengan seksama karena ada rasa saling menjaga antar instansi, egoisme instansi pun menjadi hal lumrah dikalangan Pemerintah Daerah dan instansi lain. Masyarakatpun hanya diam karena tidak bisa berbuat apa-apa. Para pemangku kebijakan biasanya tersenyum kecut dengan retorikanya masing-masing.
Satu sisi pemerintah daerah mempunyai keinginan kuat dalam memperbaiki keamanan dan ketertiban daerahnya namun disisi lain instansi yang mempunyai otoritas untuk menangani permasalahan tersebut tidak dibawah langsung kepala daerah atau pejabat daerah, hanya ada koorodinasi saja, apakah koordinasi itu buruk atau baik akan tergantung cuaca dan kepentingan.
Keamanan, ketertiban dan penegakan hukum adalah kunci utama pembangunan, amannya suata daerah akan membuat gerak ekonomi berjalan lancar secara positif, namun jika sebaliknya, daerah tersebut hanya akan menikmati gerak ekonomi minimal, siapa yang rugi? Yang rugi adalah rakyat itu sendiri.
Masalah koordinasi ini memang berbeda antara satu daerah dan daerah lain, tapi bisa didapati bahwa hal itu memang rapuh. Diakui atau tidak Kepala daerah adalah macan ompong apabila berhadapan dengan masalah keamanan dan ketertiban, ego sektoral antara Pemerintah daerah dan POLRI tidak akan terselesaikan.
Ini adalah salah satu kekurangan otonomi daerah yang harusnya bisa dicari solusinya.
SATPOL PP sebagai Kekuatan Pemerintah Daerah
Kasus pertarungan antara POLRI dan KPK membuat kita semua menjadi sulit berharap kepada aparat keamanan yang ada, terlihat aura kekuasaan dan keangkuhan lebih mewarnai, masyarakat pun sudah sangat paham arogansi seperti itu sebagai sesuatu yang sering kali mereka temui dalam kehidupan sehari-hari.
Lalu apa yang bisa dilakukan Pemerintah daerah untuk memperkuat pemerintahannya, Melihat system koordinasi antar instansi tidak lagi efektive dan bahkan sering kali merugikan? Apakah ada celah bagi Pemerintah Daerah memperkuat diri mereka?
tentu ada celah, Pemerintah Daerah sebenarnya mempunyai kekuatan yang tidak digunakan secara optimal yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, untuk maksimalisasi Pemerintah daerah ditingkat Provinsi akan lebih tepat memainkan peran ini.
Penguatan Keamanan dari satuan pamong praja pasti membuat TNI senang karena mereka tidak perlu banyak membuang perhatian lagi untuk turut campur dalam keamanan dalam negeri dan bisa fokus dalam hal pertahanan.
Pasti akan resisten dari POLRI karena posisi mereka akan tersaingi, dalam hal ini pemerintah daerah sepatutnya jangan pernah mau mengalah karena kepentingan daerah untuk membangun dan memberikan rasa aman bagi masyarakat lebih penting daripada ego sektoral dan kekuasaan suatu lembaga tertentu.
Selama ini Satpol PP seolah hanya menjadi penggembira dalam keamanan dan ketertiban dengan otoritas terbatas dalam penegakan hukum terkait peraturan daerah saja, Seringkali anggota pamong praja hanya berjumlah puluhan orang saja untuk satu kabupaten atau kota, apa gunanya dengan jumlah yang sedikit tersebut?
Meski Satpol PP tidak mempunyai otoritas dalam masalah Pidana, namun kehadiran mereka dapat membuat rasa aman bagi masyarakat, celah ini lah yang harusnya bisa diambil oleh pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi yang bisa menyebar pasukan satuan pamong praja ke seluruh penjuru derah.
Satpo PP dapat dipersenjai dengan senjata softgun yang bukan bagian dari senjata api dan juga senjata tangan lainnya sebagai alat pengamanan.
Satpol PP bisa dikembangkan dalam berbagai Unit-unit dalam gugus tugas masing-masing disetiap kabupaten, kecamatan dan bahkan daerah terpencil, satuan inteligen akan sangat membantu pemerintah daerah dalam merencanakan kebijakan, mereka akan melakukan patroli siang malam secara rutin, dan menjaga pos keamanan setiap hari tanpa jeda dilokasi-lokasi strategis seperti pasar, tempat hiburan , tempat wisata, sesuatu yang selama ini selalu nihil pengamanan.
Satpol PP juga bisa dikembangkan menjadi satpol PP lalu lintas, sehingga lalu lintas bisa setiap hari dan setiap saat ada penjaganya, bukan seperti saat ini yang hanya pagi dan sore hari diwaktu jam-jam padat saja.
Pemerintah daerah bisa merekrut satpol pp sebanyak-banyaknya sebagai pegawai kontrak, jumlah pasukan yang banyak tentu akan membuat wibawa mereka juga kuat, pemerintah daerah pun juga akhirnya mempunyai taring menghadapi berbagai masalah keamanan dan gangguan lainnya. pemerintah daerah akan menjadi macan yang bertaring dan bukan macan ompong lagi.
selain itu Pemerintah daerah pun harus mendukung dengan perangkat lainnya seperti mempersiapkan peraturan daerah yang lebih kreative agar tidak melanggar peraturan perundangan diatasnya untuk dapat ikut campur dalaml otoritas keamanan dan ketertiban daerah.
Saat ini POLRI biasanya menyediakan sekitar 10 sampai 20 orang anggotanya untuk sebuah kecamatan dengan anggota yang piket setiap hari sekitar 4-5 orang untuk menanganisatu kecamatan dengan penduduk yang bervariasi. Begitu pula jumlah yang hampir sama bisa kita dapati di setiap KORAMIL. Satpol PP seharusnya bisa lebih dari itu dengan menempatkan 40-50 orang disetiap kecamatan sehingga patroli bisa lebih optimal siang dan malam.
Pemerintah daerah mempunyai posisi kuat jika ingin mengaplikasikan hal ini, Persatuan Pemerintah Daerah mempunyai daya tawar politis yang kuat untuk bisa melawan perlawanan POLRI di Pemerintah Pusat.
Dengan posisi tawar yang lebih kuat dan alasan yang lebih masuk akal, apalagi satpol PP bukanlah satuan bersenjata Api sehingga tidak perlu dikawatirkan menjadi pesaing maka tidak ada alasan untuk menolak pengembangan kekuatan SATPOL PP. dalam hal lain TNI pasti akan lebih terbuka melihat hubungan pemerintah daerah dan TNI yang tidak pernah menjadi masalah.
Semoga tulisan sederhana ini bermanfaat untuk Indonesia Raya.
