Tjahjo Kumolo sudah pergi meninggalkan kita. Dia meninggalkan kita, ketika dia berada dalam jabatan menteri yang mengabdi untuk negeri. Sebagai salah satu menteri yang dipercaya Jokowi dari basis partai pendukungnya, wajarlah Jokowi sangat sedih.
Apalagi, Tjahjo meninggal, ketika Jokowi sedang menjalankan tugas negara dalam perjalanan ke luar negeri membawa misi perdamaian ke Ukraina dan Rusia. Tak ikut mengantarkan ke makam dan tak sempat memberi penghormatan terakhir.
Tjahjo yang dipercaya Jokowi sebagai Menteri Dalam Negeri 2014-2019 dan Menpan RB 2019-2024. Namun ditengah jalan pengabdian periode kedua kabinet Jokowi, dia pergi. Jabatan Menpan RB menjadi lowong dan kosong. Siapakah penggantinya?
Jabatan yang dipegang almarhum adalah jatah dari PDIP. Apakah penggantinya tetap dari PDIP? Atau Jokowi akan memilih dari partai lain atau dari professional? Ini masih tanda tanya. Berbagai spekulasi mulai muncul. Apakah Risma yang akan digeser ke Menpan RB? Ataukah Ganjar Pranowo atau mungkin Ahok? Demikian rumor yang mulai beredar.
Memang kekosongan jabatan menteri menjadi isu yang seksi. Pergantian menteri atau reshuffle selalu menarik dan menjadi perbincangan yang aduhai bagi politisi, apalagi ketua umum partai pendukung koalisi pemerintah. Harap-harap cemas, mana tahu dapat jatah tambahan.
Jokowi yang baru saja melakukan reshuffle tentu akan mempertimbangkan keterwakilan partai. Seandainya Ganjar sudah habis masa jabatan sebagai Gubernur Jateng, mungkin dia menjadi salah satu kandidat terbaik. Sama dengan Risma yang baru saja habis masa jabatan dari Walikota Surabaya. Ketika kasus korupsi Mensos Juliari Batubara tertangkap tangan KPK, Jokowi langsung memanggil Risma untuk menggantikannya.
Yang habis masa jabatan Oktober 2022 adalah Anies Baswedan. Sangat sulitlah bagi Jokowi mengangkat Anies Baswedan. Dan pasti mendapat tantangan dan perlawanan dari PDIP. Kemungkinan lain adalah Ahok, Komisaris Utama Pertamina. Namun akan banyak demo perlawanan juga, jika itu terjadi.
Pertanyaan berikut, jika calonnya dari PDIP, siapa yang lebih dominan menentukannya? Megawati sebagai ketua umum atau Presiden Jokowi. Dalam pernyataan, kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri adalah hak prerogatif presiden. Namun dalam kenyataannya, jika jabatan menteri itu seakan jatah partai pengusung, maka peran ketua umum partai sangat besar.
Lihat saja reshuffle terakhir. Ketika salah satu menteri yang berasal dari satu partai mau diganti presiden dan sang menteri sudah dipanggil menghadap presiden. Itu adalah tanda-tanda mau diganti. Sore harinya sang ketua umum partai menemui presiden. Besoknya, sang menteri tidak jadi digantti.
Apakah itu bisa menjadi preseden untuk pergantian menteri yang berasal dari partai? Termasuk pengganti almarhum Menpan RB ini? Apakah Megawati memiliki calon? Atau mungkin Hasto sang Sekjen yang akan disorong menjabat Menpan RB ini?
Semuanya bisa terjadi. Rumor dan isu bisa santer, namun penentu terakhir adalah Presiden Jokowi. Mungkin Jokowi masih lelah sepulang dari Ukraina dan Rusia. Mungkin juga dia masih sedih atas kepergian almarhum Tjahjo. Sejak Tjahjo sakit, presiden sudah menunjuk Menko Polhukam sebagai Menpan RB sebagai ad interim. Jadi sementara masih aman.
