Simpatik yang Terusik

Pemilihan kepala (Pilkada) DKI Jakarta telah mempengaruhi suhu politik nasional bahkan menjadi salah satu isu paling populer dinegeri ini. Beragam permasalahan bangsa sepertinya bermuara dari penetapan pasangan calon yang akan memimpin ibu kota negara ini. Pilkada DKI 2017 diikuti tiga pasang calon, yang pertama adalah Bapak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat yang didukung oleh empat partai, yaklni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura, dan Partai Nasdem.  

Pasangan cagub dan cawagub DKI yang kedua adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni. Pasangan ini diusung empat partai politk, yaitu Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan. Adapun pasangan cagub dan cawagub ketiga adalah Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Pasangan ini diusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera.

Diera demokrasi yang ditandai dengan tumbangnya orde baru, hak mengeluarkan pendapat merupakan sesuatu yang mutlak. Namun, nampaknya saat ini dimana teknologi menjadi bagian dari kehidupan bernegara nampaknya tak disia-siakan untuk mendapatkan simpatik dari pemilih. Momentum menarik simpatik ini dalam penglihatan saya saat ini sangat berlebihan dan sudah melewati batas kewajaran. Mengapa saya mengatakan demikian, situasi negara saat ini jika permasalahan yang tengah menyelimuti terkait pilkada DKI dibiarkan dapat menyebabkan kehancuran negeri ini.

Permasalahan yang menyelimuti pasangan No 2 terkait penistaan agama telah menjadi isu nasional, upaya penyelesaian kasus ini nampaknya berputar-putar dan mendapatkan perlindungan agar terbebas dari jeratan hukum. Dapat dipastikan jika ini terjadi atau dihukum sekedar  masa percobaan kehancuran negeri ini dapat terjadi.

Disisi lain, Wakil Gubernur calon nomor urut satu, Sylviana Murni, disudutkan dalam dua kasus sekaligus. Tuduhannya bukan main-main. Bekas anak buah Ahok di DKI Jakarta ini dikait-kaitkan dengan kasus korupsi pembangunan masjid saat jadi Wali Kota Jakarta Pusat dan dana hibah Kwartir Daerah DKI Jakarta saat jadi ketuanya. Pemeriksaan suami Sylvi, sebagai saksi kasus makar, juga jadi santapan gurih media massa. Namun, pada akhirnya semua tuduhan itu tak terbukti.

Lebih lucunya aksi saling lapor, yang kemudian di ekspose media besar-besaran, hingga pengerahan massa ke jalanan menjadi warna tersendiri pesta demokrasi di ibu kota. Saat ini terkesan sangat mudah orang melaporkan pihak lain ke polisi. Sedikit berkelakar, tokoh Front Pembela Islam Muhammad Rizieq Shihab (yang juga dilaporkan) mengatakan, jika dia menginjak semut pun, akan ada yang menggiring hewan itu ke kantor polisi untuk melaporkannya. 

Fenomena yang terjadi dimana terdapat banyaknya laporan masyarakat ke polisi bukan berarti sebuah catatan positif. Hal ini tak lantas bisa diartikan bahwa masyarakat sudah mulai mengedepankan jalur hukum. Kemunduran sendi-sendi demokrasi dan semakin lemahnya penegakan hukum sedang terjadi dinegeri ini. Perlu kita akui antara hukum dan politik saling berkaitan bagaikan sisi mata uang, sulit untuk tidak mengaitkan maraknya aksi saling lapor ini dengan kepentingan politik yang ada.

Bukan sekedar Habib Riziq yang menjadi sasaran, nampaknya Mantan Presiden SBY pun saat ini akan dijadikan sasaran, hal ini dapat terlihat dari berbagai pemberitaan yang menyudutkan SBY. Inilah kehebatan pilkada DKI 2017. Semoga negeri ini tetap aman dan damai pasca pilkada DKI.