Upaya Pemerintah Memperbaiki Perekonomian Akibat Pandemi Covid-19

Semua negara sekarang ini sedang berhadapan dengan dilema bagaimana memulihkan kehidupan sosial ekonomi, tapi juga bisa menghentikan penyebaran Covid-19 dengan korban jiwa minim dan pelonjakan angka penularan yang bisa diatasi oleh sistem kesehatan nasionalnya. 

Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki ekonomi pascapandemi Covid-19 yang berlangsung sekitar tiga bulan. Pemerintah akan terus mengeluarkan berbagai paket kebijakan baru untuk mengembalikan trek pertumbuhan ekonomi nasional. 

Paket kebijakan itu salah satunya program Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan program Exit Strategy berupa pembukaan ekonomi secara bertahap menuju tatanan baru, dan kebijakan yang cukup baik adalah kebijakan pelonggaran pajak untuk meningkatkan ketahanan dunia usaha di tengah tekanan wabah. 

Karena tanpa pelonggaran pajak, dunia usaha dikhawatirkan terdampak besar dan bisa menyebabkan efek lanjutan yang lebih buruk seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pemerintah juga menetapkan anggaran sebesar Rp405,1 triliun untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan akibat COVID-19 di Indonesia. 

Untuk mencapai pemulihan ekonomi nasional, kata kunci pentingnya tetap pada disiplin menghindarkan terjadinya kerumunan dan physical distancing dalam interaksi langsung antarmanusia sampai ditemukannya vaksin. Fokus menghentikan penyebaran Covid-19 tetap prioritas pertama karena magnitude (besaran) dan lama krisis ekonomi yang terjadi sebagai dampak dari pandemi ini tergantung pada kemampuan melandaikan kurva eksponensial penyebaran Covid dan mencegah terjadinya gelombang outbreak kedua dan seterusnya.

Penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) perlu tetap didisiplinkan penerapannya. Jaga jarak aman (physical distancing) khususnya pada tempat-tempat yang interaksi antarmanusia adalah suatu hal yang tidak bisa dihindarkan seperti pasar, bandara, dan terminal harus di kawal ketat implementasinya. Masih tampak menyolok protokol Covid-19 belum diimplementasikan dengan baik bahkan di daerah-daerah yang menerapkan PSBB berpotensi menghadirkan gelombang baru serangan Covid sehingga bisa menyebabkan krisis ekonomi tidak mengalami pola pemulihan.