Penyakit korup itu bukanlah soal cukup atau tidak cukupnya pendapatan/gaji seseorang, tapi soal mental, tidak kona'ah dan kurang bersyukur, jadi kalau Aher bilang untuk mencegah agar tidak korupsi, maka gaji kepala daerah harus dinaikkan, kok gak smart banget ya solusi yang ditawarkan oleh Gubernur yang sudah meraih banyak prestasi ini.
Usulan tersebut disampaikannya pada acara Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN kepada Pasangan Calon Kepala Daerah Se-Jawa Barat, di Gedung Sate Bandung, Selasa (17/4). Dia mengusulkannya hal ini ke Mendagri Tjahjo Kumolo yang hadir dalam acara tersebut.
"Usulan ini saya sampaikan langsung kepada Pak Mendagri yang kebetulan ada di sini," katanya.(Merdeka.com)
Hampir rerata solusi untuk mengatasi korupsi dikalangan para Pejabat pemegang kebijakan dengan menaikkan gaji, padahal itu bukanlah sumber permasalahan dari prilaku korupsi dikalangan Pejabat dinegeri ini, tidak ada solusi pencegahan yang begitu efektif, kalau pun ada Pejabat yang memberikan solusi yang efektif malah dimusuhin secara beramai-ramai.
Koruptif itu adalah penyakit mental yang disebabkan banyaknya peluang dan kesempatan untuk melakukan tindak korupsi, jabatan dan Kekuasaan membuka peluang banyak untuk melegalkan tindakan korupsi, kalau saja seorang pemangku jabatan dan pemegang Kekuasaan secara mental bahwa tindakan korupsi itu adalah perbuatan yang tidak dilegalkan baik secara Norma hukum mau pun Norma Agama, maka tidak Akan melakukan tindak korupsi.
Mau sebesar apa pun gaji seorang Pejabat, kalau tidak pernah merasa cukup (Kona'ah), maka tetap saja Akan korupsi, jadi solusi yang diberikan Gubernur Jawa Barat tersebut bukanlah solusi yang efektif untuk mencegah korupsi, yang penting bagaimana caranya menutup berbagai peluang transaksi bagi pelaku korupsi, untuk mempersempit ruang gerak para pelaku tindakan korupsi.
Menanggapi usulan Aher tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo enggan menanggapi usulan tersebut. Dia menyebutkan hal itu merupakan kewenangan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Mendagri juga mengatakan bahwa korupsi itu bukanlah soal kecukupan gaji, tapi persoalan mental seperti yang dikatakannya;
"Itu bukan kewenangan saya, tapi pak Menpan RB. Tapi, saya kira mau gaji naik 1000 kali lipat kalau mentalnya korup ya tetep enggak bisa," katanya.(Merdeka.com)
Kalau soal Pilkada yang menyebabkan banyaknya Calon Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi, seharusnya bukannya menaikkan gaji kepala daerah agar terhindar dari kasus korupsi, kemampuan finansial seorang calon kepala daerah yang seperti itu khususnya hanya bagi seorang Petahana, kalau bagi seorang Calon baru, sudah seharusnya dia memiliki kemampuan secara finansial untuk mengikuti Pilkada. Seorang Petahana sendiri bisa terhindar dari jebakan korupsi, kalau saja Partai Politik yang me dukungnya until maju memiliki kemampuan membiayai ongkos politiknya.
