Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim kini membuat heboh mahasiswa di seluruh Indonesia, lantaran mengeluarkan gebrakan baru program 'Kampus Merdeka' yang disampaikan kepada media dalam rapat kordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, Jumat 25 Januari 2020 lalu.
Banyak mahasiswa mendukung kebijakan program 'Kampus Merdeka' yang dirancang oleh Mendikbud Nadiem Makarim, tetapi juga tidak sedikit mahasiswa yang tidak setuju dengan program tersebut lantaran  kebijakan ini hanya memberikan pengalaman dunia kerja kepada mahasiswa saja.
Dalam program ini Nadiem Makarim mengeluarkan empat kebijakan 'Merdeka Belajar' untuk lingkup pendidikan tinggi yaitu seperti kebijakan program 'Kampus Merdeka', berisi empat point yang bertujuan untuk mempercepat inovasi-inovasi dibidang pendidikan tinggi.
- Poin pertama dari kebijakan kampus merdeka ini adalah tentang perencanaan otonomi pembukaan prodi baru, otonomi ini akan diberikan jika PTN dan juga PTS tersebut telah memiliki akreditasi A dan B dan telah melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi atau universitas yang masuk kedalam golongan QS Top 100 World Universities.
- Salah satu kebijakan lainnya adalah kemudahan atau penyederhanaan kampus negeri menjadi badan hukum tanpa melihat akreditasi, Mendikbud akan mempermudah persyaratan PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (satker) untuk menjadi PTN BH, kedepannya akreditasi tetap berlaku selama lima tahun dan bisa di perbaharui secara otomatis. Untuk perguruan tinggi yang memiliki akreditasi B dan C bisa mengajukan peningkatan akreditasi kapan pun.
- Selanjutnya dalam penerapan kampus merdeka, sistem akreditasi untuk perguruan tinggi yaitu program re-akreditasi akan diperbaharui secara otomatis dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan program studi yang siap naik peringkat, Nadiem Makarim menyebutkan akan memastikan banyak PTN BH agar program ini bisa berkompetisi di tingkat dunia.
- Kebijakan terakhir dari program ini adalah kebebasan mahasiswa untuk belajar lintas prodi, kebijakan ini memberikan hak pada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah diluar prodi dan melakukan perubahan status Sistem Kredit Semester (SKS) menjadi Program Kerja Luar Kelas. Nadiem Makarim menjelaskan bahwa mahasiswa wajib mengambil 5 semester dari program studi asalnya, sisanya 2 semester atau setara 40 sks untuk kerja lapangan, sementara 1 semester lainnya untuk digunakan belajar di prodi lain.
Menurut mendikbud Nadiem Makarim 'Kemerdekaan Belajar' adalah memberi kebebasan otonomi kepada  lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokrasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai.
Kebijakan 'Kampus Merdeka' merupakan hasil diskusi berbagai elemen dibidang pendidikan seperti diperguruan tinggi dan lingkup lainnya. Kebijakan ini sudah diberikan dalam bentuk peraturan menteri dan akan secepatnya diselenggarakan.
Dengan adanya konsep belajar merdeka ini berharap akan membawa manfaat tentunya untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar diluar kampus, program ini membuat mahasiswa nantinya secara tidak langsung akan diajarkan untuk belajar bagaimana caranya hidup di lingkungan masyarakat luas, serta untuk mengenalkan bagaimana gambaran adanya dunia kerja kepada mahasiswa sejak dini.
Sehingga kemudian mahasiswa akan jauh lebih memiliki mental siap bekerja setelah nantinya akan lulus dari sebuah perguruan tinggi dan juga mahasiwa nantinya memiliki kemampuan untuk menguasai beragam keilmuan yang luas dan beragam yang nantinya akan berguna didunia kerja nantinya, serta konsep tersebut terus dikembangkangkan oleh kemendikbud sebagai tercapainya upaya untuk mendapatkan calon pemimpin masa depan yang berkualitas.
