Polemik Jilbab dan Keberagaman Indonesia

Kewajiban pengenaan jilbab di lembaga Pendidikan ini bukan kemarin saja terjadi di SMA Negeri 1 Banguntapan Kabupaten Bantul D.I. Yogyakarta.

Sebelumnya juga sempat terjadi beberapa kota lainnya. Bahkan di tahun 2021, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Dalam Negeri, sempat mengeluarkan SKB 3 Menteri tentang larangan sekolah negeri dan pemda wajibkan siswa seragaman beratribut agama. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa agama dan seluruh ajarannya mengajarkan perdamaian.

SKB ini pun kemudian menuai polemik di masyarakat, khususnya dari kelompok yang mengatasnamakan Islam. Alasannya, Islam mewajibkan jilbab dan mayoritas masyarakat Indonesia muslim. Itulah kenapa saat ini banyak sekali sekolah negeri menerapkan kewajiban ini. 

Usut punya usut, kepentingan tersebut bukanlah keinginan masyarakat melainkan keinginan oknum guru tertentu saja. Kasus yang di Yogyakarta diklaim untuk mengejar akreditasi. Namun hal ini sudah dibantah oleh Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X, tidak ada korelasinya antara pengenaan jilbab dengan akreditasi.

Mari kita turunkan ego sedikit. Beberapa kalangan mengatakan jilbab wajib bagi perempuan muslim. Namun ada juga yang mengatakan tidak wajib. Karena yang wajib adalah menutup aurat dengan pakaian yang sopan. 

Pada titik ini ada perbedaan yang bisa memicu terjadinya polemik. Jika terus diprovokasi tidak menutup kemungkinan polemik ini akan berujung pada konflik. Tentu kita semua tidak ingin hal ini terjadi.

Lalu, bagaimana kita menyikapi polemik ini? Mari kita cari persamaan dengan semangat positifnya. Jilbab dimaksudkan untuk menutup aurat. 

Berpakaian sopan bertujuan untuk menutup aurat. Bagi kalangan yang lain mungkin kerudung juga bisa digunakan untuk menutup aurat. Atau kain tradisional lain juga bisa menutup aurat. Semuanya mempunyai fungsi yang sama, hanya saja caranya berbeda-beda. Mari kita cooling down. Hentikan pemaksaan.

Mari selesaikan perbedaan ini dengan tetap saling menghormati dan menghargai. Agama bukanlah menjadi norma konflik atau justifikasi untuk berbauat yang tidak adil kepada yang bebeda keyakinan. 

SKB 3 Menteri yang dikeluarkan dimaksudkan untuk mencari persamaan, di tengah perbedaan masyarakat Indonesia. Lalu, kenapa polemik jilbab ini terus bermunculan? Bisa jadi banyak faktor yang melatarbelakanginya.