Menjaga Komitmen, Menyerukan Perdamaian di Tahun Politik

Seperti kita tahu, tahun politik adalah tahun bertarungnya segala kepentingan. Mulai dari kepentingan yang baik hingga yang buruk. Tahun politik merupakan penentuan bagi elit politik, untuk bisa duduk di kursi kekuasaan. Namun tahun politik juga merupakan penentu, bagaimana demokratisasi dan gambaran Indonesia kedepan. 

Setelah berhasil melewati pilkada serentak, kini masyarakat Indonesia akan menghadapi pemilu legislative dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Dan sayangnya, penyebaran ujaran kebencian masih saja terjadi dalam setiap perhelatan politik. Dan lagi-lagi, sentimen seringkali dibawa-bawa untuk mendapat dukungan mayoritas muslim di Indonesia.

Pesta demokrasi semestinya mendorong adu gagasan dan program. Kampanye positive ataupun negative harus tetap didasarkan pada data dan fakta. Tidak boleh didasarkan pada informasi bohong yang sengaja dimunculkan oleh pihak-pihak tertentu. 

Pesta demokrasi dimaksudkan untuk mencari pemimpin yang jujur, bertanggungjawab, penuh integritas dan amanah. Untuk manfaatkanlah masa kampanye ini untuk melihat rekam jejak calon pemimpin yang bertarung dalam perhelatan politik. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak salah pilih pemimpin yang akan membawa Indonesia kedepan.

Satu hal yang perlu ditekankan sebelum April 2019 mendatang, jangan provokasi umat dengan sentimen SARA. Biarkanlah masyarakat menentukan pilihannya berdasarkan hasil rekam jejak yang dilakukan. Para timses, buzzer, elit politik, tokoh agama, tokoh masyarakat dan semua pihak harus memberikan informasi yang benar, program kerja yang bagus, agar masyarakat bisa tercerahkan. 

Sebaliknya, jangan gunakan berita bohong untuk menggiring persepsi publik. Jangan pula gunakan tokoh agama, ulama, tokoh masyarakat untuk medulang dukungan. Sekali lagi, pesta demokrasi bukanlah pesta untuk menebar kebencian dan permusuhan. Pesta demokrasi merupakan momentum untuk saling mengerti dan memahami, agar tetap terjalin silaturahmi dan persatuan antar umat.

Mari kita belajar dari sejarah para pendahulu, untuk mempertahankan Indonesia dari ancaman penjajah. Mari kita belajar dari sejarah yang berusaha menjaga Indonesia tetap satu dalam keragaman suku, budaya, bahasa dan agama. Nilai-nilai kearifan lokal yang mengedapankan persatuan dan perdamaian, dimasukkan dalam Pancasila. 

Para ulama dan tokoh agama juga sepakat, untuk tidak menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, agar masyarakat Kristen, Hindu, Budha, Konghucu dan aliran kepercayaan juga mempunyai hak yang sama dengan masyarakat muslim. Dan terbukti, persatuan, kesatuan dan kerukunan antar umat masih tetap terjaga hingga saat ini.

Namun, entah kenapa ketika memasuki tahun politik, selalu saja ada pihak-pihak yang berusaha memecah belah kerukunan dan persatuan bangsa. Ketika pilkada DKI Jakarta, istilah kafir, penista agama seringkali dimunculkan oleh para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Bahkan para pemilih orang yang dianggap penista agama, diancam tidak akan disholatkan. 

Ironisnya, ancaman yang ditulis di spanduk itu sering kita lihat di beberapa masjid. Ketika pilkada serentak kemarin, sentimen agama masih sering digunakan untuk mengalahkan paslon lawan. Dan jelang pilpres ini hal yang sama juga masih kita temukan.

Tak dipungkiri, provokasi dan ujaran kebencian masih terjadi hingga saat ini. Ketika kita sudah sadar, bahwa provokasi itu mempunyai dampak buruk bagi negeri ini, mari kita bentengi diri ini dengan nilai-nilai kearifan lokal dan agama yang benar. Para ulama berikanlah pemahaman yang benar kepada seluruh umat tanpa pandang bulu.