Merpati Nusantara Airlines atau yang lebih dikenal dengan Merpati adalah salah satu penerbangan nasional domestik di Indonesia yang beroperasi sejak 6 September 1962. Maskapai dengan kode penerbangan MZ ini juga melayani rute penerbangan ke beberapa negara Asia Tenggara dan Australia. Semakin ketatnya persaingan bisnis jasa angkutan udara saat itu mendorong Merpati berekspansi di luar wilayah Nusantara, dengan membuka rute ke Melbourne dan Perth menggunakan pesawat Airbus.
Merpati telah mampu mengembangkan operasinya dengan menerbangi rute-rute jarak pendek, sedang dan juga jarak jauh sesuai kosensi yang diberikan oleh pemerintah. Untuk itu wilayah Merpati sudah meliputi wilayah Nusantara bahkan sampai ke negara tetangga, seperti rute Pontianak-Kuching dan Palembang-Singapore. Merpati Nusantara Airline (Merpati) menjadi sorotan dalam sepekan terakhir. Maskapai penerbangan "pelat merah" itu tengah sakit. Pemerintah dan para "dokter" di Kementerian BUMN tengah berupaya keras menyehatkan kinerja keuangan, melakukan pemindahan kantor operasional hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Alasan pemerintah mempertahankan Merpati adalah agar perusahaan yang didirikan pada tahun 1975 itu tetap pada tugasnya yaitu melayani rute-rute penerbangan terutama jalur perintis di wilayah Indonesia bagian timur. Sesungguhnya upaya pemerintah menyelamatkan Merpati yang kian "berdarah-darah" ini telah berlangsung sejak 11 tahun belakangan ini, ketika perusahaan tersebut mengalami defisit keuangan yang semakin besar.
Seiring bermunculannya maskapai penerbangan yang menerapkan sistem layanan "low cost carrier" (LCC), Merpati yang memiliki slogan "a pleasant flight a wonderful place" (penerbangan menyenangkan ke tempat yang indah) MPenerbangan Merpati semakin tidak bisa berbuat banyak, karena mesti bersaing dengan perusahaan swasta yang pengelolaannya lebih efisien. Memasuki persaingan maskapai di era penerbangan internasional itu, Merpati memang berupaya meningkatkan performanya dengan menerapkan tiga tahapan yaitu masa "re-engineering" (1999-2000), "profitization" ( 2001-2004), "privatization" (2003-2004). Namun upaya manajemen yang tentunya telah bergonta-ganti ternyata tidak mampu membawa perusahaan ke arah yang lebih sehat. Kerugian terus meningkatn sejak tahun 2002 dan mencapai puncak pada tahun 2006, ketika perseroan yang memiliki 2.590 karyawan ini mencatat defisit Rp283 miliar.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dan kreditur PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) kumpul di Kantor Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Nasib Merpati pun akan dibahas. Pertemuan kali ini rencananya membahas program restrukturisasi utang maskapai Merpati yang sekitar Rp 6,5 triliun. Untuk stakeholder sendiri, Hatta meminta pihak Merpati agar datang, melakukan rapat koordinasi mengenai business plan yang akan diagendakan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hatta berpandangan masalah Merpati harus dilihat secara realistis, termasuk permasalahan business plan-nya. Begitu pula terhadap beban kerugian Merpati yang ditanggung pemerintah saat ini. Menurut Hatta, setelah Menteri Dahlan Iskan siap, tinggal ditentukan harinya terkait pemaparan Business Plan Merpati.
PT Merpati Nusantara Airlines masih berharap cemas dan teratung atung menunggu jadwal rapat koordinasi dari Kementerian Bidang Perekonomian. Untuk melakukan pemaparan business plan mereka. Pasalnya, saat ini sudah lewat jatuh tempo. business plan Merpati yang dibuat atas arahan Menteri Koordinator Perekonomian RI dalam rapat koordinasi lalu itu sangat berat dan masih mentah. arena belum ada kepastian bagaimana nasib PT Merpati, praktis para pegawai Merpati kini diliputi kecemasan. Apalagi, gaji Desember dan THR Natal juga belum turun. Sehingga, sebagian pegawai sempat melakukan aksi demo menuntut Dirut Asep Ekanugraha mundur. Seperti kondisi Garuda Indonesia yang pernah dililit utang hingga Rp 15 triliun. Pasca restrukrisasi utang, Garuda Indonesia kembali menjadi maskapai nasional yang sehat dan go International. Masih banyak harapan untuk Merpati jika memang harus dipertahankan, namun bila sudah di paksakan dan akhirnya tidak bisa untuk di selamatkan maka pemerintah tetap harus memikirkan kelanjutan dari keberlangsungan hidup masyarakat yang bekerja di perusahaan penerbangan tersebut.