Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 masih jauh dari harapan. Menurutnya, meski telah merilis delapan paket kebijakan ekonomi, strategi tersebut belum mampu menyelamatkan Indonesia dari krisis.
Pria yang akrab disapa HT ini menjelaskan, berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,73%. Padahal, target pertumbuhan yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2015 sebesar 5,7%. Nilai tukar diperkirakan mencapai Rp 13.392 hingga akhir tahun atau berada di atas asumsi yang sebesar Rp 12.500 per dollar AS. Harga minyak USD 50 per barel atau di bawah asumsi yang sebesar USD 60 per barel. Selain itu, realisasi lifting minyak dan gas jauh di bawah target. Dalam asumsi makro 2015, lifting minyak ditargetkan 825 ribu barel/hari, tetapi realisasinya hanya 779 ribu barel/hari. Sedangkan lifting gas diasumsikan 1.221 MBOEPD hanya terealisasi 1.195 MBOEPD.
Dilansir Okezone.com, tidak terpenuhinya target Indonesia disebabkan Indonesia sudah terlalu lama “asik” berada di zona nyaman. Tahun 70-80an, Indonesia menjadi salah satu macan Asia karena menjadi salah satu negara pengekspor minyak terbesar di dunia. Kemudian, pada 1980-an hingga 1990-an kekuatan minyak di tanah air sudah tidak ada lagi dan bergeser ke sektor industri serta manufaktur. Hal ini yang mendasari tumbuhnya pembangunan pabrik di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Sayangnya, Indonesia lupa bahwa negara lain juga mempersiapkan diri dengan memperkuat basis industrinya bahkan saat ini melebihi Indonesia.
Dia pun memprediksikan tahun 2016 ini tidak akan lebih baik dari tahun 2016. Menurutnya Indonesia dihadapkan dengan dilema dimana secara competitiveness mengalami penurunan drastis, di sisi lain kondisi perekonomian global masih dalam keadaan kurang baik. Kemudian kinerja perusahaan-perusahaan di tanah air baik BUMN ataupun swasta banyak yang mengalami penurunan.
Selain itu, kebiasaan pemerintah yang membiarkan negara ini menjadi negara konsumsi menjadi salah satu faktor perekonomian Indonesia tidak banyak berubah. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih inovatif membina masyarakat agar lebih kreatif dan menjadi lebih produktif. Salah satunya dengan memajukan perekonomian rakyat dimana pemerintah harus memberikan kemudahan akses modal dan juga membina para pelaku usaha kecil (UMKM).
Sementara itu, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, tidak terpenuhinya target pertumbuhan ekonomi tahun 2015 disebabkan penyerapan anggaran yang sudah bermasalah sejak lama bukannya diperbaiki malah makin memburuk. Selain itu, kualitas belanja juga tidak membaik, padahal belanja yang diharapkan mampu memberikan stimulus fiskal malah terlambat. Penyertaaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 60 triliun misalnya, justru hanya terserap 22%, dana desa yang semula diharapkan jadi terobosan malah belum cair, ada sekitar 100 daerah yang belum mencairkan dana desa tahap tiga padahal sudah Desember dengan alasan simpang siur.
Faktor lain adalah efektivitas dan produktivitas pengelolaan anggaran juga sangat buruk, sudah memasuki Desember namun dana yang belum terserap Rp 300 triliun, sementara pemerintah menambah utang Rp 500 triliun. Artinya, percuma menambah utang karena masih ada dana yang tidak dipakai. Di sisi lain, target penerimaan mengalami shortfall luar biasa, pemerintah sendiri beralibi karena target terlalu tinggi. Nyatanya, target diturunkan namun tidak tercapai juga. "Ini belum bicara kualitas pertumbuhan, karena dari sisi pengelolaan anggaran saja masih sangat buruk. Ini adalah persoalan yang serius," kata dia.
Pertumbuhan ekonomi sepanjang 2015 hanya di bawah 5% juga karena ada kebijakan pemerintah yang mendistorsi pasar domestik di tengah perlambatan ekonomi, seperti pricing energy, mulai dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif listrik, dan harga elpiji. Distorsi juga tampak pada ketidakkonsistenan kebijakan pada awal tahun, mulai dari perpajakan dan perdagangan. Kebijakan yang maju mundur menimbulkan ketidakpastian sehingga membikin gaduh, akhirnya muncul distrust perekonomian dari pelaku bisnis. Ini tercermin dari nilai tukar rupiah yang terpuruk hingga di atas 14 ribu. Begitupun kebijakan yang acakadut menimbulkan distorsi dan distrust perekonomian.
