Tanggal 9 Desember 2020 kemarin merupakan hari libur nasional karena adanya Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) 2020 secara serentak di Indonesia. Pilkada kali ini bagi saya cukup kontroversial sebabnya karena bertepatan dengan Pandemi Covid-19.
Rencana Pilkada yang bermula di bulan April yang lalu terpaksa diundur karena wabah yang melanda sejak bulan Maret. Entah kenapa dan apa yang menjadi urgensi hingga Pemerintah memutuskan untuk melaksanakan Pilkada di Bulan Desember ini.
Seperti halnya pemilu yang sudah lalu, fenomena seperti Golput (Golongan Putih) pasti selalu ada. Penyebabnya bisa bermacam-macam mulai dari si calon yang kurang terkenal hingga tidak adanya keberpihakan kepada masyarakat kecil.
Saya sendiri termasuk yang ikut Golput ini, terutama sejak Pilkades 2019 yang lalu. Ada faktor yang membuat saya memilih untuk Golput di Pilkada tahun ini. Setidaknya ada 3 faktor pendorong yang membuat saya Golput, yaitu :
1.Masa Pandemi
Menurut saya dengan diadakannya Pilkada di tengah Pandemi justru memperburuk situasi yang ada, hal itu dikarenakan biaya yang dikeluarkannya cukup besar. Alangkah baiknya jikalau Pilkada itu ditunda dulu dan pemerintah itu fokus untuk menangani Pandemi karena Kurva juga masih belum turun juga.
Bagi saya hampir tidak ada Urgensi apapun mengenai diadakannya Pilkada ini, hanya satu urgensi yang perlu dilakukan pemerintah ialah penanganan Covid-19. Biaya yang sebegitu besarnya lebih baik digunakan untuk penanganan Covid-19.
2.Kecewa dengan Pemerintah
Masih segar di ingatan saya tentang pengesahan UU Minerba hingga Omnibus Law yang dilakukan di masa pandemi. Beberapa aturan kontroversial tersebut tentunya sangat menindas rakyat karena hanya menguntungkan segelintir orang saja, contohnya pengusaha dan investor.
Tentu saja gelombang protes terus dilancarkan oleh beberapa kalangan baik buruh, petani, aktivis lingkungan, hingga mahasiswa. Namun, hal tersebut ternyata tak digubris oleh pemerintah dan aturan kontroversial tersebut tetap disahkan juga.
Pandemi Covid-19 ini seolah menjadi Imun bagi pemerintah dan terbukti dengan tidak didengarkannya aspirasi para demonstran hingga akademisi yang menolak aturan kontroversial tersebut. Bahkan sampai ada penangkapan aktivis oleh aparat berwenang dengan dalih membuat kerumunan hingga berita kluster demonstran.
