Secara pribadi saya menertawakan ucapan dua orang, yang berkaitan dengan peluncuran mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) pada 12 September 2013 lalu.
Pertama, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, meragukan kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Ia menilai kesuksesan yang disebut-sebut melekat dalam kepimimpinan Jokowi, begitu sang gubernur biasa disapa, hanya pencitraan. Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999-2004 itu juga meragukan Jokowi mempunyai komitmen nasionalisme kuat. (http://id.berita.yahoo.com/amien-rais-ragukan-nasionalisme-jokowi-060037326.html)
Saya menggarisbawahi kata “NASIONALISME”. Orang yang ‘menggugat’ nasionalisme seorang Jokowi, menurut saya, justru sebenarnya patut ‘dipertanyakan’ balik.
Patutkah orang itu ‘menggugat’ nasionalisme Jokowi yang tidak melakukan tindak pidana korupsi jika dibandingkan dengan dirinya (orang itu)? Saya masih ingat sekali kasus Dana Kampanye (calon) Presiden 2004-2009, yang melibatkan orang itu (Silakan baca http://www.antikorupsi.org/id/content/menanti-proses-hukum-dana-kampanye-ilegal).
Dari kasus dana kampanye itu, menurut saya, orang itu sangat amat tidak patut sekali ‘menggugat’ nasionalisme seorang Jokowi, yang justru dirinya sendiri (orang itu) yang telah berkhianat kepada masyarakat nasional. Artinya, seperti kata pepatah, “Buruk muka, cermin dipecah.” Orang itu sesungguhnya tidak memiliki jiwa nasionalisme, kecuali oportunisme untuk pencitraan dirinya dan partainya sendiri.
.
*
Kedua, Menteri Perindustrian MS Hidayat yang meminta pada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo supaya tidak khawatir mengenai peluncuran mobil murah dan ramah lingkungan atau Low Cost Green Car (LCGC) di Indonesia. Pasalnya, mobil yang dibandrol dengan harga di bawah kisaran Rp 100 juta ini tidak hanya diresmikan di Jakarta saja.
Lebih lanjut, Hidayat mengungkapkan, hak juga harus diberikan kepada masyarakat berpenghasilan kecil untuk memiliki mobil dengan harga yang sesuai dengan kantong.
"Anda juga harus memberi hak kepada teman-teman kita yang berpenghasilan kecil dan menengah supaya bisa mulai memiliki mobil. Setelah 68 tahun merdeka, masa punya mobil kecil saja dipersulit?" tandasnya. (http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/09/12/1601527/Menperin.Jokowi.Jangan.Khawatir.Mobil.Murah.Tak.Bikin.Macet)
Secara pribadi saya menilai bahwa menteri satu ini berbicara hanya demi kepentingan bisnis, bukannya benar-benar berpihak kepada masyarakat berpenghasilan kecil. Justru, biasanya dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan menengah ke atas.
Contoh yang paling sering terjadi adalah rumah murah. Peruntukan rumah murahm yang genbar-gembornya, untuk masyarakat berpenghasilan kecil, selalu diserobot oleh masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Seperti juga rumah susun, yang juga bersusunlah mobil para penghuninya.
Saya menduga bahwa menteri ini membela kepentingan industri karena ‘ada sesuatu’, bukanlah sekadar seolah-olah ‘menggugat’ Jokowi. Terserah apa itu ‘sesuatu’-nya.
*
Sampai 2013 atau menjelang 1 tahun Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017, persoalan macet memang identik dengan Jakarta, Ibukota Republik Indonesia. Hanya selama sekian hari pada masa Hari Raya Idulfitri, Jakarta benar-benar lancar jaya. Kalaupun suatu waktu tidak terjadi kemacetan kendaraan, bisa saja telah terkena bencana banjir.
Lucunya, tidak sedikit prasangka orang-orang, termasuk si Rais dan Hidayat, terjebak dalam kemacetan berpikir. Omong besar di media massa, akan tetapi pikiran hanya berputar-putar di jalan.
Apakah mobil dan macet hanya persoalan infrastruktur bernama jalan raya? Mereka tidak pernah satu kali pun memikirkan TEMPAT PARKIR mobil. Lahan yang begitu sempit bahkan malah lahan dibangun sepenuhnya untuk rumah, adalah hal yang jamak terjadi di Jakarta. Kampanye ‘tanah resapan’ saja tidaklah akan benar-benar terwujudkan!
Soal TEMPAT PARKIR yang tidak bisa masuk dalam halaman berpikir orang-orang tadi memang wajar. Tapi, bagi saya pribadi, MOBIL dan TEMPAT PARKIR merupakan hal yang tidak sepele dan kewajaran yang tidak terparkirkan dalam otak kedua orang tadi merupakan suatu kekurangajaran.
Kekurangajaran? Ya, mereka tidak pernah belajar atau diajarkan tentang UKURAN (DIMENSI atau panjang-lebar fisik) mobil. Media massa pun tidak pernah begitu gencar memberitakan tentang itu. Ini jelas kemacetan berpikir mereka di jalan, padahal mobil tidak melulu berada di jalan.
Apakah lantas nanti mobil-mobil yang murah dan ramah lingkungan itu diperbolehkan parkir di jidat mereka?
*
Saya perkirakan rata-rata mobil itu memiliki UKURAN (DIMENSI) Lebar=1,6 m dan Panjang = 2,4 m. Saya perkirakan juga TEMPAT PARKIR untuk satu mobil adalah L = 2,6 m dan P = 3 m.
Bisa dibayangkan, kalau rumah masyarakat kecil yang rata-rata berdempetan, berlahan sempit (6 m x 12 m) dengan 90% lahannya terbangun oleh rumah, bagaimana masyarakat kecil itu akan memarkirkan mobil murah ramah lingkungan itu?
Kemungkinan jawabannya adalah sebagian BADAN jalan. Dan, apakah jalan dibangun dengan salah satu tujuannya sebagai TEMPAT PARKIR mobil?
Kalau BADAN jalan kemudian menjadi TEMPAT PARKIR mobil-mobil murah dan ramah lingkungan itu, apakah nantinya akan memperlancar arus lalu-lintas kendaraan, padahal BADAN jalan di pemukiman masyarakat kecil tidaklah selebar jalan tol?
*
Kebijakan Jokowi yang tidak mendukung keberadaan mobil murah dan ramah lingkungan itu, menurut saya pribadi, sangatlah teknis dan cerdas. Bukanlah persoalan ekonomi yang menjadi pertimbangan utama bagi seorang gubernur di ibukota kemacetan nasional ini.
Justru ketika Jokowi sedang bersungguh pikiran mengurai kemacetan ibukota, SEHARUSNYA juga konsentrasi Jokowi ini ‘parkir’ pula dalam semangat nasionalisme Amien Rais dan kepedulian ekonomi rakyat kecil MS Hidayat. SEHARUSNYA. Dan SEHARUSNYA, mengingat gubernur ini sedang berupaya keras menepati janji-janjinya untuk Jakarta Baru 2012 – 2017.
Sayangnya, lahan PIKIRAN Amien Rais dan MS Hidayat memang SANGAT AMAT SEMPIT SEMPIT. Hal ini tentu saja, dengan terpaksa pula saya katakan, berarti nasionalisme dan keberpihakan mereka sebenarnya OMONG KOSONG belaka. Bahkan, menurut saya, ALANGKAH BAIKNYA kedua orang itu tidak perlu banyak omong untuk ‘menggugat’ kualitas seorang Jokowi!
Belum lagi persoalan sosial, yaitu tingkat KRIMINALITAS dan TAWURAN, yang tidak rendah di DKI Jakarta. Di sini saya melihat bahwa persoalan KEAMANAN ternyata tidak kalah sempitnya dalam pikiran kedua orang itu. Belum selesai persoalan keamanan, malah akan ditambahi dengan persoalan sama berikutnya.
Yang juga luput adalah biaya operasional, service rutin, dan perbaikan sewaktu-waktu. Mobil dibeli bukanlah untuk dipajang sebagai “statusisasi kemakmuran” (pinjam istilah Vicky yang lagi ngetop). Biayanya tentu jauh lebih tinggi daripada niaya operasional sepeda motor yang menjadi andalan masyarakat kecil.
Pertanyaan saya, “Nasionalisme dan keberpihakan macam apa lagi yang sedang dikoar-koarkan oleh Rais dan Hidayat?”
Saran saya, wahai Rais dan Hidayat, cobalah bertanya pada para arsitek terdekat di rumah Anda-Anda. UKURAN UANG KERTAS TIDAKLAH BISA DIJADIKAN TEMPAT PARKIR MOBIL DI RUMAH MASYARAKAT KECIL, KEMACETAN DAN KEAMANAN DI DKI JAKARTA TIDAK BISA TERSELESAIKAN DENGAN PENAMBAHAN RIBUAN MOBIL, KENDATI DISEBUT-SEBUT MURAH DAN RAMAH LINGKUNGAN!
*******
Balikpapan, 14 September 2013
************
Amien Rais Ragukan Nasionalisme Jokowi
(Sumber : http://id.berita.yahoo.com/amien-rais-ragukan-nasionalisme-jokowi-060037326.html)
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, meragukan kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Ia menilai kesuksesan yang disebut-sebut melekat dalam kepimimpinan Jokowi, begitu sang gubernur biasa disapa, hanya pencitraan. "Di Solo itu yang bekerja Rudi (FX Rudi, wakil wali kota). Saya ini orang Solo, kemiskinan dan kumuh masih banyak," katanya kepada Tempo di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 12 September 2013.
Menurut Amien, Jokowi belum bisa dianggap sukses memimpin Jakarta. Alasannya, kemacetan dan kumuh masih menjadi persoalan. "Dia berhasil membersihkan Pasar Tanah Abang, tetapi macet Jakarta masih terasa," ujarnya.
Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999-2004 itu juga meragukan Jokowi punya komitmen nasionalisme kuat kendati berasal dari partai nasionalis, PDI Perjuangan. Amien menyebut kebijakan Megawati Sukarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan, saat menjadi presiden, yaitu menjual saham PT Indosat Tbk ke asing, pembebasan utang pengusaha hitam, merupakan kebijakan yang berlawanan dengan semangat nasionalisme. "Mega saja bisa seperti itu," katanya.
Mantan Ketua Umum Muhammadiyah itu menilai kelompok politik Islam belum tentu berkoalisi dengan Jokowi jika maju sebagai calon presiden. "Belum tentu," katanya. Pernyataan itu berbeda dengan pernyataan Amien baru-baru ini di berbagai media yang menggadang-gadang kemungkinan Jokowi berduet dengan Hatta Rajasa, Ketua Umum PAN.
**********
Menperin: Jokowi Jangan Khawatir, Mobil Murah Tak Bikin Macet
Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat menegaskan agar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak usah khawatir dengan low cost green car (LCGC) atau mobil murah ramah lingkungan.
Jokowi pernah mengungkapkan kerisauannya bahwa mobil murah akan menambah kemacetan arus lalu lintas Ibu Kota. Menurut Hidayat, peluncuran mobil ini tidak hanya dilakukan di Jakarta, tetapi juga di banyak kota lain di Tanah Air.
"Sekarang kan launching. Launching-nya tidak di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia. Jadi, Pak Jokowi enggak usah khawatir karena tidak dijual di DKI dan Jabodetabek saja, tapi ke ratusan kota di seluruh Indonesia," kata Hidayat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/9/2013).
Ketika ditanya bagaimana bisa dipastikan jika mobil murah menggunakan BBM bersubsidi, Hidayat mengaku hal itu sedang dibicarakan.
"Sedang kami bicarakan peraturan itu, siapa yang membuat dan siapa yang mengawas. Tapi, mobil baru, kalau gunakan premium, 2 tahun juga rusak," kata Hidayat.
Terkait kecemasan terjadinya kemacetan, Hidayat menegaskan yang perlu diperhatikan saat ini sebenarnya adalah masalah infrastruktur. "Infrastrukturnya harus dipercepat. Manajemen lalu lintasnya harus dibenerin. Pelanggaran lalu lintas harus ditindak. Kan itu salah satu upaya menertibkan lalu lintas supaya tidak macet," ujar Hidayat.
Lebih lanjut, Hidayat mengungkapkan, hak juga harus diberikan kepada masyarakat berpenghasilan kecil untuk memiliki mobil dengan harga yang sesuai dengan kantong.
"Anda juga harus memberi hak kepada teman-teman kita yang berpenghasilan kecil dan menengah supaya bisa mulai memiliki mobil. Setelah 68 tahun merdeka, masa punya mobil kecil saja dipersulit?" tandasnya.
*********
Menanti Proses Hukum Dana Kampanye Ilegal
(Sumber : http://www.antikorupsi.org/id/content/menanti-proses-hukum-dana-kampanye-ilegal)
Perdamaian antara calon presiden pada Pemilihan Umum 2004 Amien Rais dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dana kampanye dari Departemen Kelautan dan Perikanan meredakan ketegangan politik. Namun, publik mengharapkan agar kasus yang telanjur mencuat itu tetap diteruskan melalui proses hukum.
Pengakuan Amien Rais bahwa ada calon presiden dalam Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2004 yang dibiayai oleh dana nonbudgeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) membuat kasus penyalahgunaan dana nonbudgeter DKP bergulir seperti bola liar. Kasus ini menyeret sejumlah nama tokoh yang diduga ikut menikmati dana itu.
Pengakuan Amien Rais terungkap setelah dirinya disebut- sebut oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri menerima dana dari DKP sebesar Rp 400 juta. Uang itu diserahkan kepada Amien Rais dalam kapasitasnya sebagai calon presiden. Pengakuan ini mengungkap rahasia pergerakan dana nonbudgeter DKP yang merambah hingga ranah politik.
Padahal, awalnya kasus dana nonbudgeter DKP hanya menyeret Rokhmin ke meja hijau lantaran penyalahgunaan kekuasaan. Menteri Kelautan dan Perikanan zaman pemerintahan Megawati Soekarnoputri ini dituduh menyuruh pejabat eselon I dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi seluruh Indonesia memberikan uang demi kepentingan DKP. Hasilnya, selama periode 2002-2004 dana yang terkumpul sebanyak Rp 11,516 miliar. Dana ini tersimpan sebagai dana nonbudgeter DKP.
Berdasarkan berita acara pemeriksaan Rokhmin Dahuri terungkap, dana DKP ini juga mengalir ke Komisi III DPR, partai politik, calon presiden 2004 dan tim suksesnya, serta sejumlah individu dari partai politik.
Pengakuan Amien Rais yang membenarkan dirinya menerima dana nonbudgeter DKP seolah membuka borok perilaku korup para pemimpin bangsa ini. Jika benar pernyataan Amien bahwa para calon presiden pada Pemilu 2004 menerima dana dari DKP, berarti reputasi tokoh yang berlaga dalam Pemilihan Presiden 2004 akan jatuh di mata publik.
Ironisnya, selain dana nonbudgeter DKP, Amien Rais juga mengindikasikan adanya calon presiden yang menerima sokongan dana kampanye dari pihak asing. Sinyalemen ini dengan sendirinya membuka kotak pandora, ternyata dana kampanye yang mengalir kepada calon presiden banyak yang ilegal!
Fenomena itu kini sudah menjadi rahasia umum di negeri ini. Jajak pendapat Kompas kali ini mengungkapkan, dua dari tiga responden mengaku tahu atau mengikuti kasus penyelewengan dana nonbudgeter DKP. Mereka juga percaya, sebagian dana itu digunakan untuk membiayai kampanye calon presiden dalam Pemilu 2004.
Selain Amien Rais yang sudah terang-terangan mengakui, publik juga percaya pasangan calon presiden pada pemilu lalu terlibat dengan aliran dana dari DKP. Meski dibantah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, publik telanjur berprasangka, pasangan Yudhoyono-Jusuf Kalla pun terkait dengan aliran dana itu, setidaknya hal ini diungkapkan 69,6 persen responden.
Pengetahuan dan kepercayaan responden tentang adanya dana ilegal yang digunakan dalam kampanye Pemilihan Presiden 2004 menunjukkan, pengakuan Amien Rais menyebarkan dampak yang luas kepada publik. Boleh jadi pengakuan Amien Rais bisa berakibat pada penurunan reputasi dan citra dirinya. Tetapi, sikapnya itu dipandang jujur dan diapresiasi secara positif oleh publik.
Setidaknya 68 persen responden setuju dengan sikap yang diambil oleh mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini. Menurut mereka, justru pengakuan Amien Rais itu bisa menjadi pemicu untuk membongkar borok-borok korupsi yang tertutup rapi di balik kekuasaan formal yang dimiliki oleh pemimpin bangsa ini.
Selain dana DKP yang disebut-sebut sebagai uang haram yang dipakai oleh calon presiden atau wakil presiden atau tim suksesnya untuk membiayai kampanye, publik juga percaya masih ada sumber dana ilegal lainnya yang digunakan untuk tujuan yang sama. Dua dari tiga responden percaya, tim sukses juga menerima dana dari departemen lain, di luar DKP. Demikian juga terhadap kemungkinan masuknya sumbangan asing maupun penyumbang dengan nama fiktif.
Proses hukum
Publik berharap agar perkara penggunaan dana kampanye ilegal dapat diteruskan ke proses hukum. Penyelesaian secara politis, seperti perdamaian antara Presiden Yudhoyono dan Amien Rais di Bandara Halim Perdanakusuma, beberapa waktu lalu, dipandang tidak akan menuntaskan masalah ini. Lebih dari 75 persen responden tidak berharap kasus ini selesai dalam forum perdamaian itu.
Tuntutan agar persoalan ini diselesaikan secara hukum menguat karena selama ini penyelesaian politis atas kasus hukum dianggap tidak efektif. Lebih dari 76 persen responden menolak jika para calon presiden/wapres yang diduga terkait dana DKP dibebaskan begitu saja dari kasus penyelewengan dana kampanye. Karena itulah, 90 persen responden setuju bahwa kasus penyalahgunaan dana DKP dan dana ilegal lainnya diselesaikan secara hukum.
Meski demikian, ada ketidakyakinan yang muncul dalam benak publik berkaitan dengan penyelesaian kasus ini. Bukan karena silang sengkarutnya masalah ini, tetapi lebih disebabkan oleh kuatnya figur calon presiden/wapres yang diduga terlibat dalam kasus ini.
Hanya 39,1 persen responden yang meyakini bahwa pasangan Yudhoyono-Kalla bisa diproses secara hukum. Sebaliknya, lebih dari 55 persen responden menyatakan ketidakyakinan mereka terhadap kemampuan aparat penegak hukum untuk memproses kedua tokoh ini. Ketidakyakinan yang sama juga disuarakan pada penanganan proses hukum terhadap pasangan-pasangan calon presiden lainnya. Namun, sedikit berbeda dengan yang lainnya, 51 persen responden yakin bahwa pasangan Amien Rais-Siswono Yudo Husodo bisa diproses secara hukum.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mempunyai wewenang untuk menyelidiki kasus ini pun belum banyak berperan. Rencana pemanggilan Amien Rais memang diharapkan menjadi langkah awal yang baik untuk proses-proses selanjutnya. Tetapi, secara umum publik masih menangkap adanya keengganan dari lembaga itu untuk menyelesaikan kasus ini. Lebih dari 53 persen responden pesimistis bahwa KPK bisa menyelesaikan kasus ini.
Begitu juga dengan kejaksaan dan Polri, hampir 60 persen responden tidak yakin bahwa kedua lembaga itu bisa mengungkap penyelewengan asal-usul dana kampanye calon presiden/wapres.
Asal-usul dana kampanye calon presiden/wapres memang akan sulit ditelusuri. Tetapi, penelusuran itu harus dilakukan. Dibutuhkan keseriusan dan keberanian aparat penegak hukum untuk menyentuh ranah kekuasaan yang masih dipandang keramat ini. (Litbang Kompas-SULTANI)
Sumber: Kompas, 4 Juni 2007
