Banyak orang sudah paham pemikiran dan tindakan radikal Ahok dalam reformasi (riil) birokrasi. Tetapi tetap saja wacana pembubaran IPDN cukup mengejutkan. Tentusaja wacana Ahok ini bukan tanpa alasan. Mengikuti dari media, Ahok menilai IPDN itu hanya mengedepankan senioritas dibanding kualitas. Menurutnya, solidaritas yang dilakukan para alumni IPDN sudah berlebihan (source: http://metro.sindonews.com/read/1042712/171/ini-alasan-ahok-usul-ipdn-dibubarkan-ke-jokowi-1441813831).
Dalam Teori kebijakan publik dikenal tingkatan pengambil keputusan. Pemimpin menyampaikan gagasan, birokrasi menyandingkan data dan angka untuk membuat rencana dan tindakan, sementara rakyat bercerita tentang apa yang mereka rasakan. Dalam kasus ini, saya memahami Ahok sebagai extended beneficiaries (penerima manfaat akhir) dari produk pemerintah yang bernama IPDN. Dan teriakan itu sah dilakukan.
Wacana yang sangat baik ini kemudian berkembang tidak jelas dan hanya membuat gaduh. Jika dikelola dengan benar isu ini akan memberi manfaat bagi bangsa ini. Pengelolaan terbaik adalah melanjutkan isu dengan melakukan evaluasi terhadap lulusan IPDN. Evaluasi dapat dimulai dengan dilakukan tes kompetensi dasar bagi mahasiswa dan lulusan IPDN dengan CAT BKN. Dengan uji ini saja dapat diketahui kebenaran atau kesalahan pendapat Ahok tentang kualitas lulusan yang diwacanakan. Selanjutnya dilakukan uji untuk membandingkan kinerja lulusan IPDN dengan Non IPDN di beberapa instansi. Uji terakhir adalah melihat efisiensi melalui besaran anggaran yang diberikan untuk untuk IPDN dengan Non IPDN.
Hasil evaluasi kuantitatif akan memberikan data yang valid untuk merekomendasikan apakan IPDN dilanjutkan, dilanjutkan dengan perbaikan atau dihentikan seperti usulan Ahok, tentusaja dilengkapi dengan exit strategy-nya. Cara perbaikan maupun exit stategy dapat diperoleh selelah melakukan evaluasi yang besifat kualitatif.
Menjadikan evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan hendaknya dijadikan kebiasaan dalam mengelola Negara ini. Pengambilan keputusan tidak diambil berdasarkan perasaan sesaat, karena akan berpengaruh pada masyarakat luas dan dalam jangka yang panjang. Tanpa evaluasi wacana yang baik hanya akan membuat negeri ini bertambah gaduh dan tanpa arah yang jelas. Pendukung dan penentang berpendapat hanya berdasar pada perasaan individu yang tidak didukung oleh data yang valid.
Contoh yang baik, pada tahun 2009 dalam kasus BLT. Megawati berpendapat BLT itu membuat rakyat menjadi miskin, dan tentusaja SBY berpendapat sebaliknya. Isu itu kemudian bergerak negative dan para pendukung keduanya cenderung hanya mendiskreditkan fihak lain tanpa didukung data yang jelas.
Isu itu kemudian berhenti dengan sendirinya setelah Bappenas merilis hasil evaluasi BLT 2009. Pendapat Mega benar, dimana 5% penerima BLT menjadi lebih miskin. Dan pendapat SBY juga benar dimana 95% penerima BLT tidak bertambah miskin akibat krisis. Rekomendasinya BLT kedepan bisa dilanjutkan dengan sejumlah perbaikan.
Semoga dengan evaluasi kebijakan di negeri ini akan semakin baik dan tahan lama.
