Setelah Demokrat menggulir isu kudeta partai, Jusuf Kalla giliran tampil dengan isu kritik yang menyindir pemerintah. Mantan wapres 2 periode ini bertanya tentang bagaimana cara kritik  yang lolos pidana.
Sebelumnya, akhir tahun 2020 lalu nama JK juga mengemuka setelah menyoal kekosongan kepemimpinan aspiratif. JK ketika itu santer disebut di seputar isu mediasi atau rekonsiliasi pasca-kepulangan Rizieq Shihab dari Saudi.
Banyak hal menarik dalam pertanyaan bernada sindiran  JK di atas. Serentak inisial 'Pak JK' trending di medsos mendampingi 'Jokowi Minta Dikritik'. Sejumlah tokoh dan netizen oposan lantas menimpali.
KRMT Roy Suryo mengaitkan pertanyaan JK dengan agresifnya para pendukung Jokowi di jagat maya. Mantan menpora era SBY ini usul agar buzzerRp yang belum diberi peneng (kalung nama) dikandangkan dulu.
Roy masih dongkol rupanya akibat kerap dirundung netizen soal panci dan pompa air warisan. Tetapi komentar pakar telematika tersebut sudah pasti mengundang perundungan berikutnya.
M Said Didu juga ikut bertutur singkat membenarkan. Betul pertanyaan JK itu, katanya.
Konteks pertanyaan JK
Konteks lontaran JK adalah permintaan Jokowi agar masyarakat berani mengkritik pemerintah. JK menjawab hal itu saat berbicara dalam acara Mimbar Demokrasi Kebangsaan yang diselenggarakan daring dan disiarkan kanal PKS TV.
Mantan Wapres Jusuf Kalla (tribunnews.com, 13/ 02/ 2021):
"Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaanya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, Presiden mengumumkan 'silakan kritik pemerintah.'Â Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita."
Soal ironi terhadap pemerintah yang mengemis kritik itu sekarang memang sedang memanas. Jokowi menjadi terkesan resisten dan antikritik setelah beberapa laporan yang menyangkut sejumlah figur.
Novel Baswedan dilaporkan Joko Priyoski dari PPMK (Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Mitra Kamtibmas) karena mengkritik penahanan Soni Eranata (Ustad Maaher alm.). Joko menganggap cuitan penyidik KPK itu hoaks dan provokatif (11/ 02).
Sebelumnya, Din Syamsuddin juga diadukan alumni almamaternya, ITB, yang mendesak KASN untuk memberi sanksi. Din dituduh tersangkut radikalisme (02/ 02).
