Jika Setneg tidak mempublikasikan pidato Jokowi di youtube maka sejatinya pidato pembuka rapat kabinet tersebut tak pernah 'ada'. Tepat seperti kata peribahasa: aku tayang di youtube maka aku ada (tetangga Descartes, 2020).
Padahal banyak opsi yang dikatakan Jokowi dalam pidato 18 Juni tersebut sebagai langkah untuk mengatasi macetnya pengeluaran anggaran pemerintah. Tetapi, yang terpanas diperdebatkan publik cuma reshuffle kabinet melulu. Penerbitan Perppu atau Perpres, langkah politik, hingga pembubaran lembaga sama sekali tidak dilirik.
Lucunya, oposisi tak kalah antusias menyambut wacana kocok ulang jabatan menteri.
Amien Rais ikut menyahut, mungkin karena tahu Mumtaz Rais masuk pembicaraan bursa calon pengganti. Fadli Zon --koalisi setengah hati-- setengah mendesak agar Jokowi melakukan itu secepatnya. Dan entah dari mana asalnya, kok tiba-tiba AHY nyelonong jadi jago yang digadang mengurus UKM.
Hanya PKS yang sadar diri, memberi tenggat seminggu bagi Jokowi tanpa menyinggung sedikit pun perihal calon.
Mumtaz Rais (detik.com, 02/ 07/ 2020):
"Kalau memang Tuhan punya jalan lain, ya, saya siap (menjadi menteri). Harus siap karena panggilan negeri."
Memang sudah pasti Jokowi mau reshuffle? Bukankah opsi-opsi dalam pidato 10 menit marah-marah itu masih pengandaian? Fifty-fifty, bisa ya bisa tidak; Jokowi tak punya beban. Jika menteri sudah pada tobat apa perlunya gertakan itu dimanifestasikan. Kecuali kalau penyakitnya sudah stadium akhir, siapkanlah upacara sertijab segera.
Yang justru meluncur dari mulut presiden kemudian adalah gagasan pembubaran OJK; kucing yang gagal mengawasi tikus. Jokowi berencana agar pengawas lembaga keuangan itu disuntik mati saja lalu wewenangnya dikembalikan ke BI, Bank Indonesia.
Persoalan OJK saat ini adalah oknum-oknum pagarnya yang makan tanaman, kandidat tersangka dalam kasus megakorupsi Jiwasraya. Satu sudah positif, FH.
Kesalahan fatal lainnya, menurut Jokowi OJK gagal fungsi  selama pandemi Covid-19 berjalan. Oleh karena itu pengawasan lembaga keuangan ala Inggris  akan ganti sistem mengikuti gaya Perancis yaitu di bawah bank sentral. Artinya OJK out.
Lalu apa perlunya kabinet dimarahi sampai 2 kali? Â ...sekali di istana, dan sekali yang lain di youtube...
Menghitung kronologi beberapa peristiwa terakhir, rilis pidato internal kabinet agaknya bertujuan meredam potensi konflik horizontal antara grassroot PDIP dengan FPI dan simpatisannya. Kedua pihak bersitegang pasca-provokasi pembakaran bendera PDIP dalam demo RUU HIP.
