PW.Pergunu (Bandung) Pengurus Pimpinan Wilayah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Provinsi Jawa Barat masa khidmat 2018-2023 resmi dilantik, Pelantikan tersebut digelar di Ballroom Hotel Lingga, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung yang dihadiri sekitar 1.500 anggota Pergunu se-Jabar kompak hadir dalam acara tersebut.
Pelantikan juga dihadiri Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari, perwakilan Pemprov Jabar, Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ketua Pergunu Jawa Barat, H Saepuloh menyatakan, melalui organisasi yang dipimpinnya, pihaknya berkomitmen memberdayakan guru-guru di Jabar. Terlebih, sebagai organisasi profesi guru, Pergunu memiliki potensi yang besar.
"Sebab, cantelannya bukan hanya pada Kemenag dan Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), tapi juga bisa dengan Kemenristek (Kementerian Riset dan Teknologi)," ujar Saepuloh.
Tidak hanya itu, sesuai Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD dan PRT), Pergunu merupakan organisasi terbuka bagi guru formal maupun informal, termasuk dosen. Bahkan, meski merupakan badan otonom Nahdlatul Ulama (NU), Pergunu juga terbuka bagi guru dengan berbagai latar belakang.
"Jadi, guru yang mengajar di sekolah Kristen, di Persis (Persatuan Islam), bisa bergabung di Pergunu karena (organisasi) kita bicara personal, syaratnya secara personal mereka NU" katanya.
H Saepuloh  melanjutkan, dalam menjalankan organisasinya, pihaknya akan fokus pada dua hal, yakni kewajiban yang harus dilaksanakan guru dan hak yang diterimanya. Soal kewajiban, Saepuloh meminta para guru di Jabar terus mengembangkan pembangunan bidang pendidikan.
"Karya ilmiah dan inovasi dari para guru pun merupakan PR (pekerjaan rumah) besar karena persentasenya yang masih kecil. Dalam penelitian ilmiah, ini PR besar kita," sebut Saepuloh mencontohkan salah satu kewajiban guru.
Sedangkan soal hak yang diterima guru, pihaknya bertekad mengadvokasi hak-hak para guru agar guru mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Sebab, pada kenyataannya, banyak guru di Jabar yang masih menerima haknya jauh di bawah perhitungan hidup layak.
"Tentu itu tidak semua bisa dibebankan kepada pemerintah, tapi kita pikul bersama, kita akan berdayakan ekonomi guru-guru," sebutnya.
Tidak hanya itu, lewat jajaran kepengurusan yang baru, Pergunu Jabar juga bertekad memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi para guru, termasuk keluarganya. Dia berharap, pemerintah hadir memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi guru sesuai amanat dalam undang-undang guru dan dosen.
"Sehingga, para guru akan tenang melaksanakan tugasnya karena memiliki jaminan kesehatan dan keselamatan kerja," tegasnya.
Saepuloh mengatakan, keberadaan guru bukan hanya dalam hal pembelajaran. Lebih dari itu, kata Saepuloh, guru juga harus mampu melahirkan generasi bangsa yang rahmatan lil alamin (memberikan rahmat bagi seluruh alam).
