Mohon tunggu...
Afriantoni Al Falembani
Afriantoni Al Falembani Mohon Tunggu... Administrasi - Dosen dan Aktivis

Menulis dengan hati dalam bidang pendidikan, politik, sosial, fiksi, filsafat dan humaniora. Salam Sukses Selalu.

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan Pilihan

Membaca Arah Baru Kebijakan Era Digital Society Sumsel

22 Mei 2020   13:07 Diperbarui: 26 Mei 2020   10:05 113
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Respon terhadap kebijakan RPP satu halaman. RPP adalah suatu rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Memangkas komponen RPP merupakan langkah maju dan progresif. RPP administrasi yang membuat rumit guru. Rpp memiliki 3 komponen inti yaitu: tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. RPP juga memiliki prinsip-prinsip yaitu prinsip efisien, efektif dan berorientasi pada murid.

Respon terhadap kebijakan akreditasi ijazah tidak menjamin kompetensi dan akreditasi tidak menjamin mutu. Dengan akreditasi bisa memanfaatkan banyak pihak seperti siswa, orang tua. Akreditasi adalah sebuah penilaian yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan ; peringkat A, B dan C.

Ijazah tidak menjamin kompetensi karena yang ditampilkan ialah nilai bukan kemampuan. Seperti orang yang membeli ijazah karena ingin mencari muka dengan orang lain atau ingin memperpanjang nama tanpa diperhatikan kompetensi apa yang telah didapatkan selama proses pembelajaran. Prospek nilai-nilai kemanusiaan (humanisasi) dalam pengembangan pendidikan era revolusi industri 4.0.

Banyak perubahan yang terjadi di era 4.0, sebelumnya perubahan-perubahan tersebut di mulai dari era 1.0 hingga sekarang 4.0. Adapun penemuan-penemuan dari era 1.0-4.0 yaitu: Pertama, era 1.0: penemuan mesin uap yang mendukung kereta api. Kedua, era 2.0: pada abad ke 19 penemuan energi listrik. Ketiga, era 3.0 yaitu pada abad 20 banyak ditemukan mesin-mesin otomatis, dan era 4.0 yaitu era digital yang memudahkan mendapatkan informasi darimana saja, kapan saja, dan dimana saja melalui internet. Era 4.0 mengenalkan revolusi industri mengubah kehidupan dan pekerjaan menjadi digital.

Pendidikan Indonesia di Era Kini dan 2050 : Evaluasi dan Prospek. Adapun penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia yaitu: sekularisme sebagai paradigma pendidikan, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, rendahnya kesejahteraan guru, dan kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Adanya pespektif Indonesia dari masa depan tahap pertama (2016-2025) tahap kedua (2026-2035) dan tahap ketiga (2036-2045).

Peluang dan tantangan pendidikan Islam di era digital bermula dari 1) Millenial awakening: islamic sources, technology, and human needs. 2) Fungsi deduktif: technology for doing, and practicing. 3) Upaya pendidikan di era digital: merubah mainset lama, tidak terpaku pada teori-teori barat, dan melakukan riset terhadap perubahan

Politik Pendidikan Indonesia di Era Nadiem Makarim kebijakan baru dan problem anggaran. Kebijakan pendidikan "Merdeka belajar" mencakup: Ujian sekolah berstandar nasional, Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), Ujian Nasional (UN), Peraturan penerimaan peserta didik baru (PPDB), dan Zonasi. Problem anggaran pendidikan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tetang sistem pendidikan Nasional, Penganggaran sebesar 20 % dari APBN dan APBD yaitu: Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pihak Sekolah. Problematika yang dimaksud tersebut antara lain: 1) Kurang baiknya anggaran pendidikan, 2) Anggaran yang masih kurang tepat guna dan tepat sasaran, dan 3) Pelaporan anggaran yang masih kurang baik.

Kebijakan pendidikan di akhir jaman : fakta dan solusi. Kebijakan pendidikan adalah serangkaian tindakan yang dioperasikan dalam suatu lembaga sebagai perencanaan umum untuk panduan dalam mengambil keputusan, agar tujuan pendidikan yang diinginkan bisa dicapai. Dapat disimpulkan bahwa membuat empat kebijakan baru yang disebut empat program pokok kebijakan pendidikan "Merdeka Belajar", program tersebut meliputi perubahan pada: Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD), dan  Zonasi.

Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran kedepan yang fokus pada arahan Presiden dan Wakil Presiden dalam meingkatkan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan pendidikan adalah serangkaian tindakan yang dioperasikan dalam suatu lembaga sebagai perencanaan umum untuk panduan dalam mengambil keputusan, agar tujuan pendidikan yang diinginkan bisa dicapai. Fakta Saat ini umat islam kehilangan motif yang dahulu menjadi supremasi kejayaan peradaban umat islam yakni semangat penelitian dan pengkajian , semangat keilmuan dan akademik. Dan Hampir semua orang zaman ini menyukai sesuatu yang serba instan, cepat tetapi tidak akurat. Sehingga sedikit sekali yang mau tekun, teliti dan sabar serta fokus untuk mengkaji dan meneliti sesuatu. Solusinya Pendidikan pada akhir-akhir ini, membutuhkan kajian ilmu pengetahuan, grup diskusi, lembaga riset untuk membedah problematika dalam menciptakan solusi yang tepat. Terakhir membuka jalur-jalur pendidikan alternatif atau pendidikan non formal (seperti kursus-kursus keterampilan), sehingga dapat memperkaya kemampuan atau kualitas seseorang.

* Catatan untuk pendidikan di Sumatera Selatan

** Afriantoni (Pemerhati Kebjikaan Pendidikan)

***Sebuah Catatan Diskusi Pendidikan Akhir Tahun 2019 di Ruang Seminar Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun