Afriantoni
(Pengamat Pendidikan)
Saya terkadang aneh melihat fenomena kebijakan pendidikan di Indonesia. Hal yang sebenarnya strategis tetapi tidak mendapat porsi dalam isu dan implementasi kebijakan.
Beberapa kajian menyebutkan isu pendidikan yang strategis yang penting tapi "tidak populis" disebabkan nama kebijakan tidak populer dan biasa saja. Selain itu, isunya tidak masuk kepada ranah politik.
Pengkaji-pengkaji pendidikan menyebutkan bahwa isu kebijakan pendidikan yang strategis dan menjadi konsumsi publik masih "kaku" dalam implementasi.
Saat ini misalnya pemerintah akrab dengan pelaksanan kebijakan/pemerintah dengan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar dan Menengah (SMA/MA/SMK).
Kebijakan ini sebenarnya menyasar pada peningkatan kapasitas sekolah. Tetapi, persolan kebijakan itu pun belum bisa dijalankan karena harus melakukan adaptasi.
Untuk memenuhi itu, maka  sebaiknya laksanakan/penuhi dulu kebijakan yang di atasnya (PP dan Permen) sebelum menjadi kebijakan Perda di Provinsi, Kabupaten/Kota. Sampai dengan saat ini, setiap sekolah belum bisa memenuhi SPM minimal di setiap sekolah dan mendapat legitimasi dari pemerintah.
Sejauh ini memang banyak kebijakan yang strategis tetapi "tidak populis" kurang menarik di telinga masyarakat. Justru isu-isu tentang Sekolah dan Kuliah Gratis mudah dijual ke masyarakat untuk kepentingan sesat dan cenderung politis dalam berbagai kepentingan.
Memang semua masalah pendidikan dapat diterjemahkan apa saja. Pendidikan dapat dijadikan jalan atau arah yang mudah dijangkau masyarakat. Tetapi, bisa saja sebaliknya dan bersama dengan tujuan bersama.
Tetapi pada kenyataannya semua fasilitas yang berhubungan dengan pendidikan daerah dan nasional harus memberi kemudahan kepada rakyat pada umumnya.
