Afriantoni
(Pemerhati Pendidikan)
Pendidikan saat ini memiliki cost yang cukup mahal. Sorotan ini difokuskan pada sekolah dasar dan menengah. Mengapa demikian?. Tentu karena peran pemerintah belum fokus pada perbaikan sarana, prasarana dalam restra jangka panjang dan budaya sekolah dasar dan menengah pendidikan.
Pertama, pembahasan ini terkait hal di atas, paradigama renstra jangka panjang, dimana paradigma pendidikan murah dilihat dari pemenuhan fasilitas, sarana dan prasarana, dan sistem sekolah yang baik.Â
Paradigma ini tentu akan ditolak restra yang ada. Padahal, maksud dari renstra ini untuk mempercepat dan memfokuskan pendidikan agar tumbuh, berkembang dan maju.
Sebenarnya, jika kita menggunakan restra pembangunan pendidikan yang koordinatif dan data asli. Tentu kita akan mudah memetakan persoalan pendidikan dan prioritas dalam pendidikan. Permasalahan pendidikan pun lambat laun dapat diminimalisasi permasalahannya.
Saat ini peran kementerian sudah di sekte-sekte melalui bagian-bagian tertentu. Padahal, jika sekte itu kita tangguhkan dulu dengan difokuskan dalam dirjen tertentu, maka persoalan pendidikan murah sangat mungkin.
Maksudnya, produktivitas anggaran pendidikan harus tepat sasaran dengan koordinasi aktif untuk tujuan yang sama. Soalnya, pelaksana pendidikan ada di level sekolahan. Jadi, Â apapun pola yang akan diimplementasikan harus berdasarkan koordinasi.
Pendidikan murah ini ada di level sekolah. Konsepnya, sekolah dengan pelibatan orang tua untuk membangun sekolah dengan budaya jujur antar sekolah dan komite sekolah.Â
Pendidikan murah ini berarti kebutuhan sekolah akan dikombinasikan dinas dan akan dibantu oleh pemerintah pusat terkait kekurangan anggaran sekolah. Pihak sekolah aktif dalam membangun pendidikan atas nama kegotong-royongan.
Pemetaan ini harus dilakukan sehingga siswa dapat mengakses pendidikan dengan mudah. Terkait itu. kurikulum pun harus diatur jangka kapan harus dirombak, sehingga pihak sekolah bisa mendapatkan buku pelajaran sesuai dengan kebijakan pemerintah dan bukunya bisa didistribusikan oleh pihak sekolah yang diimplementasikan oleh perpustakaan sekolah. Artinya buku atau e-book memang resmi oleh pemerintah yang sifatnya dipinjamkan dan boleh buku tambahan untuk khazanah pemikiran.
