Kasus terkonfirmasi covid-19 masih merangkat naik. Hampir tiap hari ada saja informasi yang menyebutkan terpapar virus. Boleh dibilang, virus masih veral dari cerita demokrasi Pilkada yang akan digelar Desember tahun ini. Semakin tinggi dan banyak aktivitas masyarakat yang berhubungan dengan kerumunan massa, semakin banyak dan tinggi pula kasus yang terpapar corona.
H. Darmon, mantan anggota DPRD Padang Pariaman dan Sumatera Barat tiba-tiba bersuara lantang, meminta Pilkada diundur. Permintaan itu langsung disampaikannya secara tertulis kepada Presiden Joko Widodo. "Banyaknya tokoh mengkhawatirkan kondisi saat ini. Bahkan beberapa meminta  saya menyuarakan rasa kekhawatiran itu, agar Pilkada ditunda saja," tulis Darmon.
"Kita semua mengetahui, bahwa covid-19 semakin merebak. Tidak mungkin kita bisa melakukan pesta demokrasi di tengah pandemi. Akan bertambah banyak korban berjatuhan. Yang namanya kampanye pesta demokrasi, pasti semua calon ingin menang. Bagaimana dengan petugas dan semua peralatannya, dipastikan akan jadi masalah," katanya.
Permintaan penundaan Pilkada itu, di samping di sampaikan ke Presiden Jokowi, juga disuarakan Darmon ke anggota DPR RI yang berasal dari Sumatera Barat; Andre Rosiade, Guspardi Gaus, Nevi Zuairina, Athari, Mulyadi dan lain sebagainya. "Akan jadi beban berat nantinya kalau Pilkada dipaksakan juga Desember ini. Sedangkan Vaksin virus hingga saat ini belum ditemukan," ujar Darmon, yang juga salah seorang bakal Calon Bupati Kabupaten Padang Pariaman.
"Ini persoalan kemanusiaan yang lebih penting dari segala-galanya. Kegiatan atau pemberangkatan haji dan umrah Saja dibatalkan. Perkumpulan sosial dan Jumat dan Tarwih Ramadhan kemarin banyak yang ditiadakan," ulas dia.
Sebagai anak bangsa, Darmon yang juga seorang ustadz ini sangat khawatir sekali kondisi ini. Tak ada jalan lain, negara dan rakyat harus diselamatkan dari virus yang sangat cepat menyebarnya serta mematikan ini.
Soal pandemi covid-19, tulis Darmon, yang salah seorang tokoh deklator PAN di Padang Pariaman itu sudah menjadi masalah international, yang tidak bisa dianggap remeh. Iven-iven dunia saja batal. Perhelatan terbesar se jagat dunia, seperti ritual ibadah haji Indonesia membatalkannya. Kemiskinan mengancam Indonesia dan covid makin hari tidak berkurang. Sudah saatnya secara nasional dilakukan kebijakkan oleh yang berkepentingan. Tentunya Preside selaku Kepala Negara dan Pemerintahan dengan DPR, KPU mengambil keputusan yang bijak.
"Kalau pesta demokrasi Pilkada terus dilakukan dan kampanye menjadi claster atau tempat tumbuh suburnya covid 19, menurut saya ini musibah tidak bisa dipandang sebelah mata," sebutnya.
Katanya lagi, apakah negara dan daerah siap menampung yang terpapar virus corona. "Tidak terbayangkan karena keterbatasan negara," katanya. Yang perlu jadi catatan, pesta demokrasi itu dalam kampanye dialog audiensi, semua orang akan simpang-siur dari berbagai daerah. Persoalan tahapan yang sudah jalan, ini tugas KPU. Tapi situasi semakin hari masih dihadapkan dengan informasi covid yang terus menerus bertambah.
"Memang sudah banyak korban, baik korban mental maupun korban intelektual. Coba bayangkan, sudah berapa lama proses pendidikan tatap muka ditiadakan. Mulai dari pendidikan TK, SD, SMP, SLTA, dan perguruan tinggi. Bahan ini tentu sudah jadi catatan penting bagi pengambil kebijakan untuk menunda Pilkada," harapnya.
