Pemekaran DOB di Papua Kapitalisme?

P

emekaran Daerah Otonomi Baru di Papua masih di nilai kapitalime hal tersebut di buktikan dengan banyak hal yang tentunya masih kecolongan dalam dimensi pembagunan yang lakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. pemekaran juga masih di nilai dari berbagai kalangan gerakan-gerakan pro-kemerdekaan, Mahasiswa, dan Rakyat kelas Menengah bawa di Papua, ini menjadi pukulan berat bagi para elit Politik maupun elit birokrasi di Papua bahkan pusat dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan diskusi dan kajian ilmiah yang di lakukan dari kalangan Mahasiswa, LSM,  akademisi serta politisi mengatakan bahwa  kehidupan orang Papua sudah diatur di dalam UU OTSUS (Otonomi Khusus). Akibat yang terjadi orang Papua  sendiri tidak bisa menjalankan kebijakan tersebut secara bijak. Pelaku Elit-elit politik Papua, sebagai 'keluarga besar dari kapitalisme" sampai saat ini terus melakukan kolonisasi atau praktik-praktik penjajahan terhadap orang Papua sendiri. Politisi  muda dari partai PDIP mengatakan Jika Papua menjadi harga mati dari NKRI, beri pemekaran di Papua juga. Lebih baik Papua merdeka dari pada menjadi budak di negeri ini," ujar Jimmy politisi muda itu saat rapat dengan KEMENDAGRI di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/8/2017)  tahun lalu.

Jadi, pemekaran  (33)  daerah otomi baru   (DOB) di Provinsi Papua dan Papua Barat  dari analisa dampak positif dan juga dampak negatif  yang semestinya di kaji secara serius oleh para pelaku elit pemekaran di tingkat daerah bahkan nasional. Untuk melakukan langkah-langkah yang baik agar Pemerintah bisa dapat menempuh jalan keluar bahkan solusi yang tepat dan tidak memicu konflik di kalangan masyarak kecil,  Mestinya ada alternatif yang di lakukan oleh pemerintah baik daerah dan pusat atas pemekaran tersebut. 

DAMPAK NEGATIF DARI PEMEKARAN

Berdasarkan dampak negatif dalam  kajian saya dengan situasi kekinian yang berkembang,   minimnya sumber daya manusia dalam mengisi sektor pemerintahan, mengapa demikian?, realita yang terjadi di Papua dalam pemerintahan 20% orang Papua masuk dalam PNS bahkan CPNS sedangkan 80% nona Papua artinya, orang papua bukan tidak berkualitas melainkan sistem yang membatasi. Dari setiap Perguruan Tinggi di Papua bahkan di luar Papua mengeluarkan sarjana anak Papua yang cukup banyak bahkan kualitas di atas rata-rata. sampai saat ini mereka menjadi sarjana pengangguran cukup banyak.apa lagi dengan sistem penerimaan CPNS serta pengangkatan menjadi PNS yang lima tahun sekali, bagimana dengan pengangguran yang cukup banyak di Papua ini? Dimanakah Otonomi Khusus itu? 

Peluang bagi kapitalisme dalam mengambil hasil sumber daya alam di Papua masih menjadi persoalan serius yang kini mengakibatkan konflik berkepanjangan serta korban nyawa bagi kehidupan masyarakat asli Papua. Banyaknya investor yang masuk mengambil sumber daya alam lalu mendiskriminasikan masyarakat setempat, menebang hutan  secara illegal tanpa menganalisis dampak lingkungan, tanpa memperhatikan tempat keramat, tanpa memperhitungkan nilai untung dan rugi bagi masyarakat dan para investor selama di Papua. Para Investor hanya memikirkan keuntungan semata.

 Tingkat konflik semakin meningkat, konflik yang dimaksud adalah masyarakat Papua dan masyarakat Papua, Masyarakat Papua dengan non Papua, masyarakat dengan pemangku kepentingan misalnya, datang pada ajang pemilihan Kepala Daerah disini biasa terjadi korban semakin tinggi karena peran politisi yang memprofokator masyarak kecil  begitu punya hak demokrasi akhirnya terjadi konflik horizontal.

Di samping itu, banyak Non Papua menyebar luas dan menutupi masyarakat asli Papua ahirnya terjadi kawin silang yang terus terjadi hingga menghabiskan ras masyarakat Papua.Seorang pakar Australia mengungkap data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa Orang Asli Papua (OAP) telah menjadi minoritas di lima wilayah kabupaten/kota di provinsi Papua. Kelima wilayah itu adalah Kabupaten Merauke, Kabupaten Nabire, Kabupaten Mimika, Kabupaten Keerom dan Kota Jayapura.Sumber: http://www.tabloid-wani.com/2017/01/data-bps-penduduk-asli-jadi-minoritas-di-5-wilayah-papua.html

 

DAMPAK POSITIF DARI PEMEKARAN