Apa sih yang sudah dilakukan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja? Pertanyaan ini sering saya dengar dari masyarakat sekitar lingkungan rumah saya. Malahan, mereka menyebut pemerintah menyediakan lapangan kerja hanya untuk tenaga asing di perusahaan-perusahaan yang seharusnya diisi oleh warga setempat.
Bermukim di kawasan industri memang sangat terasa diskriminatifnya dari pemiliki pabrik. Kenapa tidak? Asap dan limbahnya mengalir ke warga, namun jatah kursi di manajemen perusahan tidak ditempati warga asli. Tetapi diisi oleh orang-orang asing yang bukanlah berasal dari lingkungan sekitar pabrik. Hanya saja lapangan pekerjaan seperti sekuriti, office boy, dan cleaning servise diisi oleh warga sekitar yang memiliki ijazah sarjana bahkan master di perguruan tinggi negeri.
Sedih memang, namun tak ada daya dan upaya bagi warga yang bermukim di kawasan Industri. Jika pemerintah peduli kepada rakyatnya, jumlah kuota masing-masing pabrik harus dibuatkan aturannya. Jangan hanya prioritaskan tenaga asing saja. Toh, kemampuan skill dan pola kerja pribumi tak kalah hebat dengan mereka-mereka yang menempuh pendidikan asal negara mereka.
Apalagi, pemerintah sudah mencangkan 'pancasilaisme'. Artinya kita harus benar-benar menjalankan sila-sila yang terdapat pada lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila. Tidak kebarat-baratan. Warga asing jumlah nya harus dikurangi, dan warga pribumi ditambah.
Jangan pula, upah atau gaji mereka (tenanga asing) lebih tinggi dari warga pribumi.
Jika digambarkan secara menyeluruh, jumlah pengangguran belum berkurang hingga hari ini. Masih banyak, lulusan PTN dan PTS andalan masih berlalu lalang di jalan raya membawa amplop coklat berisikan lamaran pekerjaan beserta CV mereka. Berharap, dari lamaran tersebut mereka mendapatkan panggilan kerja, dan bergabung dengan perusahaan tempat mereka melamar.
Jumlah lulusan sarjana tiap tahun nya hampir ribuan.Sedangkan jumlah kursi lowongan pekerjaan sangat sedikit. Pemerintah jangan hanya diam. Coba deh mengeluarkan surat keputusan atau semacam Keputusan Menteri (Kepmen), Keputusan bersama Menteri kepada para pengusaha atau investor membuka seluas-luasnya kesempatan pekerjaan bagi mereka lulusan SMK,SMA dan PTN/PTS. Sehingga tak ada lagi istilah lulus sekolah atau kuliah, hanya duduk saja di depan tivi.
Dalam hal ini, Menteri keuangan, Menteri Komunikasi dan Informasi serta Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara bertanggung jawab atas persoalan ini. Apa sebab? Karena mereka tidak efesien dalam bekerja. Sebagai pembantu Presiden, langkah-langkah strategis merekalah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Bukan retorika atau sekedar wacana saja yang diharapkan rakyat. Tetapi langkah realitas agar jumlah pengangguran serta lapangan kerja untuk pribumi terbuka seluas-luasnya.
Jika dilihat dari indeks rasio kepuasan masyarakat, sektor lapangan kerja dan banyaknya tenaga asing di perusahaan masih tinggi. Dan, nilai dari survey masyarakat masih buruk.
Ditinjau dari data bps.go.id . Kita semua bisa akses situs tersebut, silahkan klik "Data BPS" di ujung kanan atas. Pilih "Sosial dan Kependudukan". Lalu di dalamnya pilih "Tenaga Kerja". Lalu buka Tabel Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Lapangan Pekerjaan Utama. Bisa juga menurut Status Pekerjaan Utama.
Angka total pada Tabel tersebut adalah data jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja. Contohnya per February 2014 terdapat 118.169.922 penduduk yang bekerja.
Sejak 2006 BPS menyajikan data untuk Februari dan Agustus setiap tahun. Februari adalah periode panen raya, sementara Agustus paceklik. Karena itu, jumlah lapangan pekerjaan Februari biasanya lebih tinggi dari Agustus. Untuk mendapat data tahunan, angka Februari dan Agustus perlu kita rata-rata.
