Setelah dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengeluarkan statement yang mengundang banyak tanya oleh semua pihak. Ia dalam pidatonya menggunakan kata pribumi yang dinilai tidak etis. Apalagi dikatakan oleh seorang pemimpin daerah.
Pernyataan dari Anis tentu harus disoroti. Apakah pantas seorang pemimpin berkata seperti itu di depan publik?
Pada instruksi presiden RI no 96 Tahun 1998 dijelaskan pada poin pertama, yaitu menghentikan penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah.
Instruksi presiden tersebut ditujukan kepada para menteri , pimpinan lembaga pemerintahan non departemen, para pimpinan kesekretariatan lembaga tinggi negara, dan para gubernur kepala daerah tingkat 1, dan bupati atau walikota di daerah tingkat II.
Penggunaan kata pribumi dan nonpribumi mempunyai pertimbangan untuk meningkatkan perwujudan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, serta yang lebih utama untuk memperkokoh kesatuan bangsa dan negara.
Dalam kampanyenya, Anies dengan jelas selalu meneriakkan jargon sebagai pemimpin yang mampu mempersatukan dan merangkul seluruh lapisan masyarakat di DKI Jakarta. Akan tetapi, mengingat pernyataannya tersebut, tentu malah akan memancing situasi yang berperan besar dalam menaikkan tensi di ibukota. Untuk itu, kita harus bertanya kepada Anies secara pribadi, lapisan masyarakat mana yang ingin ia persatukan tersebut?
Sebagai pemimpin yang budiman, diharapkan Anies mampu memperlihatkan kewibawaan sebagaimana pemimpin yang diharapkan masyarakat. Malah bukan memancing perselisihan dan menaikkan tensi yang sebelumnya sempat mereda. Patut diperhatikan pula bahwa masyarakat DKI Jakarta memiliki keanekaragaman ras, etnis, dan agama yang telah hidup berdampingan sejak lama.
