Mohon tunggu...
Sabri Leurima
Sabri Leurima Mohon Tunggu... Ciputat, Indonesia

Sering Dugem di Kemang Jakarta Selatan

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Pilihan

BJ Habibie dan Kemerdekaan Pers

12 September 2019   08:47 Diperbarui: 12 September 2019   14:47 0 4 1 Mohon Tunggu...
BJ Habibie dan Kemerdekaan Pers
Sumber: ( Ig puisibernyawa )

"Tidak ada demokrasi dinnegara mana pun di dunia ini tanpa adanya kemerdekaan pers". ( Presiden BJ Habibi 10 Oktober 1998 )

Setelah wafatnya Bapak Inspirator Bangsa Prof Dr Ing H Bahrudin Jusuf Habibi pada Rabu kemarin, Indonesia kini berduka dalam kepada seseorang yang sangat memiliki jasa besar bagi bangsa khususnya untuk kemerdekaan Pers.

Ketika masih kerasnya kekuasaan Orde Baru yang dipimpin Soeharto secara tunggal, kebebasan Pers, Kebebasan Bereskpresi dan kebebasan menyampaikan informasi di depan umun sangat sulit untuk diucapkan.

Namun setelah lengsernya kekuasaan otoritarianisme Soeharto akibat desakan rakyat dan mahasiswa, rezim otoriter dan diktator Soeharto tumbang secara habis.

Hal ini kemudian, dilanjutkan jabatan kepemimpinan Presiden Indonesia dibawah kendali istrinya Hasri Ainun  Besari (almarhuma) sekaligus sebagai Presiden ke 3 Republik Indonesia.

Dampak setelah Presiden Indonesia dipimpin Bj Habibi, kemerdekaan Pers kemudian terbuka bebas dengan dilahirkannya UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Lahirnya UU ini membuat tugas dan kerja jurnalis terbuka lebar untuk memberitakan informasi kepada publik. Tentu tidak seperti jaman Soeharto bahwa Pers tidak diberi ruang gerak sebagaimana mestinya.

Banyak jurnalis dibunuh karena berita pada jaman orde baru semisal wartawan Udin, yang hingga sekarang tidak tahu siapa dalang dibalik kematiannya dan proses peradilan akan aktor pembunuhnya masih gelap hingga sekarang.

Kemerdekaan Pers Warisan Bj Habibi

BJ Habibi mengantar Indonesia memasukin iklim demokrasi. Pada masa pemerintahannya, kebebasan pers dan kebebasan menyatakan pendapat, maupun hak asasi manusia dijamin negara melalui pengesahan sejumlah undang-undang.

UU No 40 tahun1999 tentang kebebasan Pers menegaskan bahwa kebebasan pers tidak boleh diintervensi oleh siapa pun dan tanpa batasan apapun. Sederhanya seperti itu.

Bahwa pemberitaan atau penyampaian informasi kepada publik jangan sampai dibatasi atau dilarang karena itu merupakan pelanggaran hak atas berfikir, menyampaikan pendapat dimuka umum seperti yang sudah diamanatkan konstitusi dan aturan turunannya.

Walau peran dan kerja jurnalistik sudah di legalisasi lewat berbagai aturan. Namun miris saja, batasan-batasan  tehadap kerja jurnalis masih diperhadapkan dengan nuansa intimidasi, kekerasan, dan pelangaran Hak Asasi Manusia disektor Jurnalistik.

Padahal semestinya sebagai bagian dari negara yang demokratis, penjaminan dan perlindungan terhadap kebebasan pers secara maksimal harus di upayakan tanpa batasan atau larangan apapun.

Untuk dapat menghargai kerja jurnalis, paling tidak kita dapat merenungkan bagaimana BJ Habibi  dimasa pemerintahannya dapat melahirkan kemerdekaan pers lewat adanyanya UU Pers. Karena apa? Hanya untuk mengembangakn demokrasi demi kepentingan rakyat.

Menjamin kemerdekaan pers. Menghilangkan penyensoran dan pembredelan. Dampaknya, jumlah media cetak dan penyiaran swasta di Indonesia naik setelah orde baru tumbang.

Toh, prinsip demokrasikan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kebebasan pers ada dalam substansif itu. Sebagai medium ekspresi yang harus diprioritaskan demi pemajuan suatu bangsa dan negara.

Untuk itu, sangat banyak berterimah kasih atas jasa Bapak BjmJ Habibi selama ini. Nyali dan semangat edukasimu sangat bermanfaat bagi kami generasi muda untuk memajukan bangsa dengan pemberitaan.

Selamat jalan dan selamat bertemu Sang kekasih Ainun di surga jannah tempat kalian kelak nanti. Amin

KONTEN MENARIK LAINNYA
x