Ulama MUI dan Fiskus Duduk Bersama Wujudkan Pajak Berkeadilan

Langkah ini, menurut saya, bukan hanya memperkuat hubungan negara dengan umat, tapi juga menjadi strategi cerdas untuk memperluas basis penerimaan negara tanpa menambah beban rakyat. Dengan insentif semacam itu, kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak pun bisa meningkat.

Selain insentif, integritas pemerintah dalam mengelola uang pajak menjadi kunci utama. MUI mengingatkan bahwa rakyat akan mudah taat jika melihat hasil pajaknya benar-benar digunakan untuk kemaslahatan---membangun infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan program sosial yang nyata. Sebaliknya, penyalahgunaan dana publik akan meruntuhkan kepercayaan yang susah payah dibangun. Maka, pemerintah wajib menunjukkan keteladanan dan menindak tegas penyelewengan pajak, agar fatwa kepatuhan ini tidak menjadi simbol kosong.

Sebagai penulis, saya melihat kolaborasi MUI dan DJP ini sebagai momentum penting untuk membangun pajak yang berkeadilan dan sesuai syariah. Sinergi antara ulama dan fiskus adalah wujud saling melengkapi antara moral dan hukum positif. Pajak tidak cukup ditegakkan dengan sanksi; ia harus ditopang kesadaran spiritual bahwa kontribusi kepada negara juga bagian dari tanggung jawab keagamaan.

Jika MUI berhasil merumuskan fatwa yang menegaskan pajak sebagai kewajiban moral umat Islam, maka efeknya bisa luar biasa. Kepatuhan pajak akan meningkat karena lahir dari keikhlasan, bukan rasa takut. Pemerintah pun akan didorong untuk lebih transparan dan adil, karena fatwa itu sekaligus menjadi pengingat etis bagi pengelolaan fiskal.

Saya berharap, Munas MUI 2025 menjadi titik balik yang mempertemukan dua dunia: dunia syariah dan dunia fiskal. Sebab, pada akhirnya keduanya mengejar tujuan yang sama---maslahah untuk umat dan bangsa. Jika fatwa yang lahir nanti mampu menyatukan semangat keagamaan dengan tanggung jawab kenegaraan, maka perpajakan Indonesia bisa melangkah ke arah yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan bermartabat.