Genderang politik dan manuver Puan Maharani sangat berbahaya dalam narasi politik yang diluncurkan pada publik khususnya wilayah pilkada sumatra barat (sumbar). Politik oportunis sedang dimainkan Puan Maharani yakni semata-mata kehendak memperoleh kekuasaan dengan memanfaatkan setiap kesempatan sebaik-baiknya ideologi negara dan ideologi partai dengan klaim pancasila. Ini untuk agenda PILKADA 2020 kedepan di Indonesia dengan kemenangan telak.
"Semoga Sumatra Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila," ujar Puan dalam pengumuman secara virtual, Rabu (2/9/2020). Dikutip dari Kompas.com
Pertama, Kita sangat menyayangkan seorang pejabat negara, petinggi partai, dan ketua DPR RI mengeluarkan statemen yang menimbulkan kegaduhan bagi masyarakat. Kontroversi terkait ucapan Puan itu berawal saat pengumuman bakal calon yang diusung pada Pilkada Sumbar. Saat itu, Puan menyelipkan harapannya soal Sumbar. Dari rekomendasi diberikan kepada Insinyur Mulyadi dan Drs H Ali Mukhni.
Kedua, Â Kita sangat menyayangkan seorang pejabat negara, petinggi partai, dan ketua DPR RI namun menggunakan klaim paling pancasilais dari pihak tertanggung sehubungan dengan adanya organisasi baik masyarakat sampai partai politik untuk melawan non-pancasilais yakni golongan agamawan Islam dari Minangkabau.
Faktanya, polemik kemudian muncul di sumatra barat hingga imbauan agar Puan meminta maaf muncul dari sejumlah pihak. orang Minang  memastikan ucapan Puan bermaksud menyinggung tanah minang berpegang pada Adat bersandar pada Islam.
Tertulis sebelum Indonesia merdeka bahwa "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" atau disingkat (ABS-SBK) sebagai pedoman ketahanan keluarga di Minangkabau. Artinya tatanan norma itu sudah menjadi tolak ukur lagi bagi masyarakat Minang  berdasarkan kitabullah yakni Al-Quran.
Ketiga, Kita sangat menyayangkan seorang pejabat negara, petinggi partai, dan ketua DPR RI mengeluarkan statemen yang menimbulkan klaim sepihak ini  di Sumatra Barat untuk polarisasi baik identitas agama, nasionalisme, atau ideologi pancasila untuk memecah rakyat ke beberapa kutub yang berseberangan.
Keempat, Kita sangat menyayangkan seorang pejabat negara, petinggi partai, dan ketua DPR RI mengeluarkan statemen yang menimbulkan fanatik buta atas nasionalisme versus islamisme hingga probabilitas akan hilangnya keberadaban pilkada 2020.
Terakhir, Kita sangat menyayangkan seorang pejabat negara, petinggi partai, dan ketua DPR RI mengeluarkan statemen yang menimbulkan perpecahan semakin digendrangkan untuk PILKADA 2020. Pengalaman kasus-kasus Pilkada sebelumnya dan Pilpres 2019 Â menunjukkan bahwa terdapat potensi disintegrasi yang destruktif.
