Sejak booming pasca kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, 2016 silam, nama FPI meroket. Apabila sebelum itu masyarakat cenderung berada pada posisi yang apatis terhadap FPI, kini masyarakat mulai menentukan, apakah Ia bersama, atau melawan FPI.
Meskipun banyak yang tidak senang dengan kehadiran ormas pimpinan Habib Rizieq ini, namun kegiatan-kegiatan bernuansa agama yang secara tidak langsung dikoordinir oleh mereka selalu menghadirkan puluhan hingga ratusan ribu massa, bahkan ada yang mengklaim hingga jutaan.
Fakta itu menunjukan bahwa FPI dibenci dan dalam waktu yang sama dicintai oleh masyarakat Indonesia.
Selama pemerintahan Jokowi, FPI selalu berada dalam pihak oposisi. Ormas ini mengerahkan begitu banyak tenaga dan pemikiran untuk memenangkan Prabowo Sandi pada pilpres lalu.Â
Namun, hasil pilpres sudah keluar dan Jokowi Maruf dinyatakan oleh KPU sebagai pemenang. Pihak Prabowo-Sandi pun mulai merapat ke pasangan terpilih. Tinggalah FPI yang terkesan dikhianati.
Cobaan bagi FPI tidak selesai hingga disitu. Jokowi secara langsung menyatakan bahwa  ada potensi ormas ini akan dibubarkan apabila tidak sejalan dengan ideologi bangsa.Â
"Ya, tentu saja [ada kemungkinan melarang] sangat mungkin jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologis menunjukkan bahwa mereka tidak sejalan dengan kepentingan bangsa," seperti dikutip dari Tirto.id (29/7/19).
Lantas, apakah FPI tidak sejalan dengan kepentingan bangsa?
Untuk menjawabnya pertama, kita harus mendefinisikan apa kepentingan bangsa yang dimaksud. Apakah benar-benar kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, atau hanya menguntungkan salah satu pihak?
Kepentingan Nasional (National Interest) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan.Â
Untuk Indonesia, secara umum kepentingan nasional adalah sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 alenia 4 yang berbunyi "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,...".
