Menyoal tentang demokrasi, yunani kuno telah meletakkan dasar -- dasar tentang demokrasi. Socrates memperkenalkan demokrasi dengan sebuah sistem pemerintahan yang senantiasa menghadirkan rakyat dalam pengaktualisasinya (demos : rakyat dan Cratos : pemerintahan). Setelah itu muncul aristoteles dengan konsepsi negara demokrasinya yang dia sebut sebagai negara polis.
Demokrasi di islam sendiri hadir di jaman Rasulullah SAW dalam memimpin kota madinah. Semangat demokrasi dan pluralitas menjadi bagian terpenting dalam sistem pemerintahan di madinah pada waktu itu sehingga muncullah piagam madinah sebagai sebuah sistem yang mengatur tentang hubungan bermasyarakat di kota madinah.
Demokrasi islam kemudian sangatlah nampak ketika Rasulullah SAW wafat dimana para sahabat tidak langsung memakamkan jenazah Rasulullah SAW tetapi langsung mengadakan musyawarah untuk memilih pemimpin islam pasca Rasulullah SAW wafat. Ini menunjukkan demokrasi di dunia islam terkait pemimpin sangatlah vital kehadirannya.
Sebelum indonesia merdeka, nusantara ini telah memiliki peradaban yang sudah mendunia. Kita sama -- sama mengetahui peradaban sriwijaya yang kemudian mampu menjadi central perdagangan dunia karena berada di daerah strategis dalam perdagangan memalui jalur laut (selat malaka), kemudian peradaban majapahit yang dalam historinya telah mampu menyatukan nusantara dibawah kendali kerajaan yang berpusat di jawa timur tersebut.
Selain jalur perdagangan yang mendunia, peradaban pra kemerdekaan indonesia hadir dalam bentuk arca dan bagunan -- bangunan candi yang kini dianggap sebagai salah satu warisan dunia. Borobudur dan prambanan adalah sebagian kecil contoh dari warisan peradaban nusantara yang menjadi salah satu lokasi wisata masyarakat dunia.
Dalam konteks demokrasi, sebelum indonesia merdeka negeri ini telah menerapkan konsepsi demokrasi dalam menata sistem pemerintahannya. Kita ketahui bersama di jaman kesultanan demak, untuk menjaga stabilitas kesultanan, sultan demak senantiasa melibatkan ulama dalam hal ini para wali songo dalam menjaga pemerintahan dan menjawab persoalan -- persoalan yang muncul ditengah masyarakat kesultanan demak pada waktu itu.
Pasca indonesia merdeka, sistem demokrasi di indonesia senantiasa mengalami pergantian. Di masa oder lama dibawah kepemimpinan soekarno dan hatta, demokrasi yang dijadikan sistem kenegaraan adalah demokrasi parlementer. Namun demokrasi model ini mengalami berbagai macam masalah ditandai dengan seringnya dilakukan pergantian sistem kabinet pemerintahan. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan soekarno mengganti sistem demokrasi parlementer menjadi sistem demokrasi terpimpin berdasarkan kearifan lokal indonesia.
Setelah orde lama jatuh ditandai dengan jatuhnya soekarno dari kursi kepresidenan yang kemudian digantikan oleh soeharto dengan slogan orde barunya, sistem demokrasi pun berganti dari sistem demokrasi terpimpin ke sistem demokrasi pancasila berdasar pada asas tunggal. Sistem demokrasi ini mendapat berbagai macam tanggapan dari elemen bangsa dan negara indonesia.Â
Hal ini diksebabkan demokrasi pancasila berdasarkan asas tunggal menutup ruang -- ruang bagi masyarakat untuk menafsirkan pancasila dikarenakan pancasila hanya dapat ditafsirkan oleh penguasa pada waktu itu. Sistem demokrasi ini bertahan hingga 32 tahun sebelum akhirnya soeharto pun mundur dari jabatannya sebagai presiden RI.
Pasca orde baru dengan sistem demokrasi pancasila berdasarkan asas tunggal, negeri ini mengalami transisi pemerintahan dari pemerintah yang sifatnya diktator ke pemerintahan yang sifatnya demokrasi politik prosedural. Sistem demokrasi ini dianggap pantas bagi masyarakat indonesia karena membuka kerang -- kerang kehidupan masyarakat indonesia yang selama 32 tahun tertutup oleh rezim orde baru.
Berbagai macam problematika yang melanda bangsa dan negara ini mestinya menjadi sebuah pembelajaran dan pengalaman bagi kita semua untuk menata kembali stabilitas negeri yang kini porak poranda. Pebaikan sistem adalah dasar dari kemajuan sehingga nantinya pembangunan bangsa dan negara akan tepat sasaran berdasarkan pancasila dan konstitusi negara (UUD 1945 sebelum diamandemen).
