Pertengahan tahun 2017 lalu bappenas (badan perencanaan pembangunan nasional) merencanakan akan memindahkan ibu kota ke luar jawa. Konsepnya sudah matang dan sudah di persentasikan kepada presiden pada akhir tahun 2017 lalu. Alasan terkuat pemindahan ibu kota karena Indonesia perlu adanya pemisahan antara pusat perekonomian dan pusat pemerintahan. beberapa negara yang berhasil melakukan hal seperti ini, seperti amerika, kota New York sebagai pusat perekonomian dan washinton dc sebagai pusat pemerintahan. Kemudian negara china, kota shanghai sebagai pusat bisnis dan kota Beijing sebagai pusat pemerintahan.
Dan negara Malaysia, Kuala Lumpur sebagai pusat perekonomian dan kota Putra Jaya sebagai pusat pemerintahan. Faktor pendukung lainnya yang mendukung pemindahan ibu kota adalah tingkat kerawanan bencana alam, gempa bumi yang terjadi 23 januari 2018 di pesisir banten berdampak pada kota-kota sekitarnya, hal tersebut menandakan tingkat kerawanan bencana alam yang tinggi. Dalam infrastruktur dapat meningkatkan pemerataan pembangunan, bukan hanya di pulau jawa saja.
Tak lupa potensi suatu daerah dapat di maksimalkan ketika pembangunan sudah berjalan. Infrastuktur sendiri tidak menggangu APBN negara, karena akan banyak pembangunan yang dilakukan swasta. Hal tersebut memang baik, karena dapat mempercepat pembangunan, tapi perlu di waspadai ketika swasta memegang kuasa penuh, alhasil rakyat yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin.
Berapa biaya yang di perlukan untuk memindakan ibu kota? Berapa lama waktu yang dibutuhkan?
Bappenas sudah merancang anggaran pemindahan ibu kota ini, sebanyak 1 triliun bahkan apabila pada prosesnya nanti terdapat kendala, sudah di perkirakan tidak jauh dari 1 triliun apabila tidak ada campur tangan asing. Perkiraan waktu yang di butuhkan untuk memindakan suatu ibu kota kurang lebih 2-10 tahun. Tergantung dari proses pembangunan yang terjadi.
Banyak program-program pemerintah yang baik tetapi tidak terealisasikan, seperti pembangunan PLTN (pembangkit listik tenaga nuklir) pada pemerintahan SBY dan tidak terlaksana karena banyaknya gejolak dari LSM. Kemudian pembanguan PLTPB (pembangkit listik tenaga panas bumi) yang direncanakan di bali, tidak terealisasikan karena adanya penolakan masyarakat akibat ulah LSM.
Tentu setiap kebijakan terdapat sebab dan akibat, harga tanah di Kalimantan (palangkaraya) meningkat, hal tersebut di gunakan oleh pembisnis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya.
Pemindahan ibu kota tidak semudah seperti membalikan telapak tangan, peran asing di Indonesia sangat besar. Program pemerintah berjalan tak luput dari latarbelakang keuntungan yang di raih oleh asing. Begitu juga dalam pembuatan kebijakan, pembisnis akan setuju jika kebijakan tersebut membantu dalam perekonomiannya, dan akan menolak jika menghambat dalam perekonomiannya. Oleh sebab itu perlu adanya dukungan politik (pembisnis, LSM dan Masyarakat, Partai) serta koordinasi antar angkatan.
atang dan sudah di persentasikan kepada presiden pada akhir tahun 2017 lalu. Alasan terkuat pemindahan ibu kota karena Indonesia perlu adanya pemisahan antara pusat perekonomian dan pusat pemerintahan. beberapa negara yang berhasil melakukan hal seperti ini, seperti amerika, kota New York sebagai pusat perekonomian dan washinton dc sebagai pusat pemerintahan. Kemudian negara china, kota shanghai sebagai pusat bisnis dan kota Beijing sebagai pusat pemerintahan. Dan negara Malaysia, Kuala Lumpur sebagai pusat perekonomian dan kota Putra Jaya sebagai pusat pemerintahan.
Faktor pendukung lainnya yang mendukung pemindahan ibu kota adalah tingkat kerawanan bencana alam, gempa bumi yang terjadi 23 januari 2018 di pesisir banten berdampak pada kota-kota sekitarnya, hal tersebut menandakan tingkat kerawanan bencana alam yang tinggi. Dalam infrastruktur dapat meningkatkan pemerataan pembangunan, bukan hanya di pulau jawa saja. Tak lupa potensi suatu daerah dapat di maksimalkan ketika pembangunan sudah berjalan. Infrastuktur sendiri tidak menggangu APBN negara, karena akan banyak pembangunan yang dilakukan swasta. Hal tersebut memang baik, karena dapat mempercepat pembangunan, tapi perlu di waspadai ketika swasta memegang kuasa penuh, alhasil rakyat yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin.
Berapa biaya yang di perlukan untuk memindakan ibu kota? Berapa lama waktu yang dibutuhkan?
