Zaman mengalami banyak perubahan, kondisi sosial-ekonomi-politik telah jauh berbeda. Oleh karenanya, akan terus ditopang oleh gerakan-gerakan yang lebih strategis, adaptif terhadap perkembangan zaman yang kontekstual. Presumsi-presumsi yang tidak otoritatif memang bermunculan akhir-akhir ini. Publik mau pun pemerintah mungkin memiliki praduga atas posisi ideologi, politik, arah dan tujuan. Gejala-gejala radikalisme dan ekstrimisme keagamaan yang terjadi belakang tidak bisa dinaifkan juga, ini merupakan sebuah fakta. Tentu saja, kondisi ini menjadi sebuah tantangan baru untuk kembali memikirkan ulang langkah dan strategi yang tepat untuk menangkal pelbagai macam kesalahpahaman.
Fenomena tersebut merupakan suatu kewajaran di tengah kondisi kebingungan masyarakat dalam mencerna pelbagai macam spekulasi-spekulasi tentang status negara ini, dimana kepercayaan terhadap institusi politik juga sangat lemah. Pendidikan selalu hadir sebagai artikulator. pendidikan akan menjadi penyambung lidah atau katalisator antara spekulasi dan kebenaran. Dengan demikian, pendidikan akan mempertahankan fitrah dirinya untuk berada pada jalannya. Di sisi lain, pendidikan akan selalu hadir di tengah-tengah, terus menggelorakan nilai-nilai inklusivitas.
Selain itu, era ‘post truth’ dampaknya terus merambah dikalangan masyarakat. Mengakibatkan pendidikan yang bersifat ilmiah semakin dikesampingkan. Dikarenakan media sosial terlalu menggerogoti kebenaran. Bahkan sampai mengalami penipuan publik. Seperti ketabuan terhadap covid-19. Selain itu, kita dapat melihat pelbagai macam kejadian seperti adanya rencana mempajaki sekolah. Kemudian timbulnya penindasan intelektual dengan pengebirian kebebasan dalam menyampaikan ide dan gagasan. Serta ketidakrasionalan keputusan yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan. Seperti yang terjadi kepada peserta didik yang dikeluarkan oleh sekolah hanya akibat dari kekeliruan untuk mendukung negara Palestina, malah menulis mendukung negara Israel.
Hal ini perlu diluruskan dengan senantiasa menjaga fitrah pendidikan. Tiga subjek penting pendidikan, yaitu pendidik, peserta didik, dan pengambil kebijakan pendidikan (pemerintah). Ketiganya harus terus diilhami dengan nilai-nilai kebenaran dalam pendidikan. Agar pendidikan konstan menjalankan fitrahnya dalam mencapai manusia yang paripurna dan berbudi pengerti.
Fitrah Pemerintah Tehadap Pendidikan
Pemerintah memegang peranan dan tanggungjawab penting dalam pendidikan. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga kewajiban dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan menjadi prioritas. Jangan sampai pemerintah malakukan kesenjangan terhadap pendidikan, hanya karena kepentingan pribadi atau kelompoknya. Atau bisa saja pemerintah mengabaikan kondisi pendidikan yang semakin terpuruk dengan datangnya gelombang pandemi.
Penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah dari masa ke masa sering pada posisi yang lamban. Apalagi sekarang-sekarang yang selalu disudutkan dengan banyak dalih. Contohnya, pertama ‘kerungsingan’ terkait peta jalan pendidikan. Kedua, konsep merdeka belajar yang masih mengambang. Dan ketiga, yaitu rencana mampajaki sekolah.
Jika permasalahan seperti mempajaki sekolah jadi diterapkan bukan tidak mungkin, jumlah angka penduduk yang putus sekolah semakin bertambah. Walaupun, dalih Kementrian Keuangan menjelaskan bahwa PPN yang diterapkan kepada sekolah tidak akan membuat anak putus sekolah. Tapi logikanya, dengan kondisi pendidikan wajib 12 tahun, masih banyak anak-anak Indonesia yang putus sekolah. Apalagi daya jika pemerintah benar memberlakukan PPN kepada sekolah, pasti banyak anak-anak yang putus sekolah. Mereka putus sekolah bukan hanya persoalan biaya sekolah yang gratis, tetapi peserta didik tidak mampu untuk memberi perlengakapan belajar.
Kebjakan-kebijakan yang dibuat pemerintah terkadang tidak pernah mempunyai ‘win solution’. Selalu saja ada pada tahap kontradiktif dengan kondisi masyarakat. Padahal sudah jelas fungsi pemerintah dalam pendidikan memberikan upaya pelayanan yang terbaik untuk pendidikan. Jika kita menghitung, kalau saja anggaran pendidikan menjadi prioritas dari APBN, maka sudah jelas pendidikan di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat seperti negara-negara di Eropa. Sudah saatnya pemerintah kembali pada fitrahnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Fitrah Pendidik
Akhir-akhir ini sering dijumpai kabar yang mengejutkan dari seorang pendidik. Mulai dari permasalah asusila sampai pada kekerasan yang dilakukan pendidik terhadap peserta didik. Kabar miring ini membuat khalayak merasa cemas akan tindakan-tindakan yang dilakukan beberapa oknum pendidik. Seakan bahwa pendidik tidak memiliki kepribadian yang baik. hal ini harus segera dibenahi, antar pendidik harus saling mengingatkan dan melawan segala tindakan negatif yang terjadi pada wajah pendidik.
