Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan bahwa layanan pinjaman online maupun offline yang mengandung riba adalah haram. Hal itu diputuskan setelah melalui Forum Ijtima Ulama.
“Layanan pinjaman, baik offline maupun online yang mengandung riba hukumya haram, meskipun dilakukan atas dasar kerelaan,” jelas Ketua MUI Asrorun Niam Soleh belum lama ini.
Untuk itu, Ijtima Ulama merekomendasikan agar pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Polri, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat terus meningkatkan perlindungannya kepada masyarakat.
Diimbau juga agar pihak penyelenggara pinjaman online menjadikan fatwa MUI sebagai pedoman dalam semual transaksi yang dilakukan. Terlebih untuk umat Islam yang hendaknya memilih jasa layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.
Dijelaskan bahwa aktivitas pinjam meminjam atau utang piutang merupakan bentuk akad tabarru’ atau kebajikan atas dasar saling tolong menolong yang dianjurkan, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ia juga menyampaikan, pihak peminjam yang sengaja menunda pembayaran utang, namun sebetulnya mampu membayar hukumnya haram.
Kemudian, forum Ijtima Ulama menyarakan, memberikan ancaman fisik atau membuka rahasia atau aib seseorang yang tidak mampu membayar hutang adalah haram. “Sementara, memberikan penundaan atau keringanan dalam pembayaran utang bagi yang mengalami kesulitan, merupakan perbuatan yang dianjurkan atau mustahab,” pungkas dia.
