Akhir-akhir ini kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender atau biasa disingkat LGBT mulai secara terang-terangan menampakan dirinya di Indonesia setelah sekian lama desas-desus keberadaan mereka. Indonesia yang pada dasarnya negara yang dilandaskan dengan kepercayaan agama yang cukup kuat, tentunya saling bertentangan dengan prinsip yang dianut oleh kelompok LGBT ini.
Berbagai macam pro dan kontra pun bermunculan atas kehadiran mereka. Kejahatan kebencian terhadap kaum lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT) dilatarbelakangi oleh bias berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender seseorang. Dalam beberapa kasus, kelompok LGBT telah digambarkan oleh media dan politisi sebagai kelompok yang mengancam dan inferior, menimbulkan bahaya bagi kesehatan masyarakat dan struktur "tradisional", seperti pernikahan dan keluarga.
Kaum LGBT terus mengalami stigmatisasi dan kurangnya perlindungan hukum dari diskriminasi dan kejahatan kebencian. Pelaporan tahunan tentang kejahatan rasial telah memasukkan laporan penyerangan fisik dan pembunuhan, dengan orang-orang transgender sangat berisiko. Serangan fisik serius yang dilakukan oleh kelompok, terutama di sekitar parade kebanggaan, juga merupakan ciri umum dari kejahatan kebencian terhadap orang-orang LGBT.
Hak-hak minoritas seksual dan gender Indonesia telah mendapat serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tahun 2016. Sementara kelompok masyarakat sipil lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) telah mengalami retorika kebencian sporadis dan serangan kekerasan selama tiga dekade sebelumnya, mereka telah mampu memperoleh pijakan dan meningkatkan pengakuan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang majemuk.
Dan meskipun tidak ada undang-undang nasional yang secara khusus melindungi mereka dari diskriminasi, pemerintah pusat tidak pernah mengkriminalisasi perilaku sesama jenis.
Dalam konteks hak asasi manusia, lesbian, gay, biseksual dan transgender menghadapi tantangan yang sama dan berbeda. Orang interseks (mereka yang lahir dengan karakteristik seks yang tidak biasa) menderita beberapa jenis pelanggaran hak asasi manusia yang sama seperti orang lesbian, gay, biseksual dan transgender. Mereka juga menghadapi kekerasan institusional dalam sistem perawatan kesehatan, dengan konsekuensi seumur hidup terhadap kesehatan fisik dan psikologis mereka.
Semua Negara berkewajiban di bawah hukum hak asasi manusia Internasional untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia semua orang tanpa diskriminasi. Namun di banyak negara, undang-undang yang melarang cross dressing digunakan untuk menghukum orang transgender berdasarkan identitas dan ekspresi gender mereka. Selain itu, di 70 negara, undang-undang diskriminatif mengkriminalisasi hubungan sesama jenis yang bersifat pribadi dan suka sama suka. Akibatnya, individu LGBT dihadapkan pada risiko penangkapan, pemerasan, pemerasan, stigma, diskriminasi, kekerasan dan, setidaknya di lima negara, hukuman mati.
Melindungi kaum LGBT dari kekerasan dan diskriminasi tidak memerlukan seperangkat undang-undang atau standar hak asasi manusia yang baru. Negara secara hukum diwajibkan untuk melindungi hak asasi manusia kaum LGBT. Ini sudah mapan dalam hukum hak asasi manusia internasional. Ini didasarkan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan perjanjian hak asasi manusia internasional lainnya.
Namun, serangkaian komentar publik anti-LGBT oleh pejabat pemerintah tumbuh menjadi serangkaian ancaman dan kekerasan terhadap LGBT Indonesia oleh komisi negara, kelompok Islam militan, dan organisasi keagamaan arus utama. Pencurahan intoleransi tersebut telah menghasilkan proposal undang-undang yang menimbulkan ancaman serius jangka panjang terhadap hak dan keselamatan LGBT Indonesia.
Sentimen anti-LGBT tidak asing di Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, militan Islamis telah menyerang aktivitas publik LGBT, dalam beberapa kasus membubarkan atau memaksa pembatalan acara yang dijadwalkan. Aktivis mengatakan mereka tidak bisa mempercayai polisi untuk melindungi mereka ketika mereka menghadapi intimidasi atau kekerasan yang diatur seperti itu.
Situasi di provinsi Aceh sangat buruk. Aceh, satu-satunya wilayah Indonesia yang diizinkan untuk menerapkan Syariah penuh (hukum Islam), menetapkan 100 cambukan di depan umum bagi orang yang tertangkap melakukan tindakan seksual sesama jenis; Pejabat Aceh telah secara terbuka memicu sentimen anti-LGBT, menyebut orang-orang LGBT sebagai “ancaman” yang “melanggar batas” di provinsi tersebut.
