Mohon tunggu...
Joko Siswonov
Joko Siswonov Mohon Tunggu... -
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

i am antiteori ..... Memandang sesuatu dg sudut berbeda Antitempo Antiseeword Anticebong Antipartaineraliansikomunis Antisurveibayaran

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Dengarkan Kami Presiden Soal Tipikor KUHP! OTT Bupati Kader PDIP

8 Juni 2018   05:38 Diperbarui: 8 Juni 2018   06:06 463
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Hukum. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Merujuk istilah jaman now, bisa disebut "semua sayang KPK". Sejak jaman Cicak vs Buaya 1 & 2 sampai ribut soal UU Tipikor masuk KUHP banyak yang bela KPK. Kata sama yang terucap para pembela "pelemahan KPK".

Sampai sekarang fungsi KPK masih jauh dari harapan dalam pemberantasan korupsi. Harapan supaya KPK Indonesia mengikuti KPK-nya Hongkong jauh panggang dari api bisa terwujud. 

Seharusnya yang dibersihkan dulu dari unsur korupsi adalah 3 lembaga hukum, yakni kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Ibaratnya 3 lembaga tersebut induk ayam. Institusi yang lain adalah anaknya. Induknya bersih,  maka anak-anaknya juga ikutan bersih.  Itulah secara cerdas dilakukan oleh KPKnya Hongkong.  Sehingga negara yang kini jadi bagian Tiongkok tersebut,  Salah satu negara yang dipuji international memiliki tingkat persentasi korupsi rendah. 

Bagaimana KPK Indonesia? Beranikah menginvestigasi, menyelidik, memeroses, rekening gendut aparatur hukum negara? Rekening gendut bisa dijadikan bukti awal korupsi. KPK Indonesia cuma berani nangkap anak ayam,  kagak berani nyokapnya. 

Salam metal diacungkan bupati Purbalinga kepada wartawan usai diperiksa KPK . APA makna tersebut?  Kemungkinan sang bupati bergestur kata "gue PDIP, gue anak buah Mega, partai gue paling, Pancasila, gue pendukung Jokowi, gue bakalan gak apa-apa". 

Menurut analisa Joko Siswonov, penangkapan bupati kader PDIP oleh KPK, sinyal protes dan balasan KPK atas akan masuknya UU Tipikor dalam KUHP. "Dengarkan kami Pak Presiden, ini kader partai-mu kami tangkap".

Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun