Oleh : Trisno Mais
Kebijakan publik sifatnya dinamis, serta keberadaannya tidak berada dan muncul pada "ruang khusus". Artinya proses kebijakan publik apapun itu, dibuat tidak dalam keadaan vakum; aspek regulasinya mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, politik, hukum, dan suasana masyarakat yang ada.
Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki suku bangsa, bahasa serta agama yang bervariasi. Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beberapa pulau besar dan ribuan pulau kecil serta didukung oleh faktor ragam suku, ras, agama dan budaya.
Kebudayaan lokal Indonesia yang sangat beranekaragam menjadi suatu kebanggaan sekaligus tantangan untuk mempertahankan serta mewariskan kepada generasi selanjutnya. Banyak suku yang ada di Indonesia dan lebih dari 100 kebudayaan ada di Indonesia.
Nah dengan kondisi Indonesia yang sarat dengan keberagamaannya, idealnya dalam merumuskan setiap kebijakan, masyarakat dipandang sebagai objek. Dalam konteks ini, pendekatannya harus kontekstual dan holistik.
Aspek kontekstual tidak sebatas dijadikan sebagai mekanisme formal. Dari sisi perumusan kebijakan misalnya, penerapannya jangan hanya menggunakan pendekatan yang prosedural. Dalam tataran praktis, semestinya negara tidak berlagak dan terjebak dalam mekan
